Samarinda (ANTARA) - Peluncuran program rintisan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025 berpeluang mengalami penundaan.
Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Sabtu, penundaan kegiatan peluncuran bukan hal yang substansial dan hanya bersifat teknis.
“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun
Berdasarkan informasi, alasan penundaan karena belum siapnya fasilitas dasar di dua lokasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Provinsi Kaltim.
Andi Harun menegaskan, pada prinsipnya Pemkot Samarinda siap melaksanakan program nasional tersebut, hal itu dibuktikan dengan adanya penandatangan kerja sama sama antara Pemkot Samarinda dengan Pemerintah Pusat.
"Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelasnya.
Andi Harun menjelaskan kesiapan pelaksana Sekolah Rakyat di Kota Tepian sudah mencakup hingga persiapan siswa yang akan mengikuti program tersebut.
“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," jelasnya.
Andi Harun menegaskan, jika diperlukan Pemkot Samarinda siap bekerja sama dan turut membantu dalam melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
