Lembaga Adat: Pembagian Kebun Plasma Tidak Adil

Sangatta (ANTARA Kaltim) -  Kepala Lembaga Adat Suku Dayak Kenyah dan Kayan di Muara Wahau, kongbeng dan Telen Kabupaten Kutai Timur Kaltim, Jim Zainul Juq mengkritik pembagian kebun plasma tidak adil.

"Ada yang mendapatkan kebun plasma dalam satu KK lebih dua hektare, sedangkan lain yang menderita dan miskin patut menerima justru tidak diberikan," kata Kepala Adat Jim Zainul Juq, di Sangatta, Kamis.

Menurut dia, kebun plasma yang merupakan kewajiban perusahaan untuk masyarakat di sekitarnya tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat kami di tiga kecamatan itu.

Menurut dia, ia sering melontarkan kritik karena pembagian kebun plasma tidak adil. Ada warga yang mendapatkan lebih dua hektare tapi ada yang miskin dan tidak dapat.

Ia mengatakan, selain pembagian kebun plasma tidak adil, karena banyak warganya yang miskin tidak menikmati plasma ini.

Kehadiran HGU Perusahaan Perkebunan kelapa sawit di daerahnya justru masyaraat adat tidak ada mendapatkan apa-apa.

"Dari keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit didaerah ini kami tidak sejahtera. Bahkan Koperasi itu banyak bentukan perusahaan dan tidak memberikan sepenuhnya hak kepada masyarakat untuk mengelola koperasi ini.

Koperasi itu kan untuk membuka lapangan pekerjaan masyarakat, tapi disini koperasi disini tidai begitu, kemudian yang memegang SPK itu juga koperasi yang sudah diatur oleh perusahaan jadi bagaimana kami masyarakat bisa menikmati hasil koperasi .

"Sekarang lahan sudah habis menjadi kebun sawit, tapi kapan kami bisa sejahter,"jelas Kepala Adat ini.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Achmadi Baharuddin saat dikonfirmasi tidak bersedia menerima wartawan dengan alasan ada tamu dari perusahaan.

Salah satu staf porter Kadis Perkebunan Achmadi Baharuddin mengatakan, wartawan harus konfirmasi dulu ke mba Santi orang kepercayaan bapak.

"Bapak lagi ada tamu dari perusahaan Astra Group, jadi silahkan ke mba Santi dulu," kata porter Achmadi kepada wartawan yang sudah menunggu selama 30 menit.

Sejumlah wartawan yang ingin kofirmasi harus meninggalkan ruang tunggu karena kecewa atas sikap para pembantu bupati Isran yang ingin meminta keterangan terkait pembagian kebun plasma yang dikeluhkan kepala adat ini.

"Lebih mudah bertemu bupati Isran Noor dari pada kepala dinas Perkebunan ini," kata salah satu wartawan harian lokal(*)