Irianto Lambrie : Pembentukan BKKBD Perlu di Provinsi Kaltara

Tanjung Selor (ANTARA Kaltim)-  Penjabat (Pj) Gubernur  Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan pembentukan  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah  (BKKBD) di Provinsi  tersebut dinilai penting dan perlu.
“ Pembentukan kelembagaan KB sudah jelas seperti yang diamanatkan  UU No.52 tahun 2009 dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga,” katanya di Tanjung Selor , Minggu (2 /11)

Ia mengatakan Provinsi Kaltara akan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) seperti halnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena lembaga ini fungsi utamanya menyiapkan kuliatas Sumber Daya Manusia (SDM) ,  kesehatan ibu dan anak, kecerdasan , pembentukan keluarga bahagia.

Dikatakannya   jika  kelembagaan  KB  hanya ditangani seksi atau bidang maka tidak akan optimal,  maka  dia  nanti mengusulkan kepada  DPRD  Provinsi Kaltara  jika telah terbentuk , sehingga memiliki kewenagan lebih luas untuk membuat Peratuan Daerah (Perda).

Menurutnya  selama ini kelembagaan KB  banyak menempel  pada kelembagaan lain, sehingga tugas dan  fungsi  serta  keweanangannya  tidak bisa  optimal.

“Saya  tegaskan  apabila saya masih menjabat InsyaAllah saya akan membentuk  Kelembagaan  BKKBD,” kata Irianto.
Dia juga telah  meminta kepada jajaran Pemprov Kaltara   untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, (Raperda) , Peraturan Gubernur  ( Pergub)  yang ada  akan d perbaiki  untuk diperkuat menjadi Peraturan Daerah (Perda)  tentang  organisasi perangkat daerah..

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur mengatakan dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga maka Provinsi Kaltara  harus membentuk   BKKBD.
“Program KKBPK bukan hanya dilihat dari sisi  alat kontrasepsi tetapi juga dari segi kesehatan dan pembangunan keluarga,” katanya.

Menurutnya Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonsia  (Ipadi) Kaltim  yang diketuai oleh Prof Dr Enny Rochaida dari Universitas Mulawarman  telah melakukan menyusun kajian akademis untuk memberikan pandangan  dan argumentasi terkait pembentukan kelembagaan KB  di Provinsi Kaltara.

“Saya berharap kelembagaan KB di Provinsi Kaltara segera terbentuk, sehingga pelayanan  dan program KB kepada masyarakat bisa maksimal,”ujar Yenrizal Makmur (*)