Bawaslu RI: Kaltim dan empat provinsi lain punya tingkat kerawanan tinggi saat Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Jawa Timur sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Provinsi apa? Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja setelah meluncurkan "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menyinggung bahwa tingginya tingkat kerawanan di Kalimantan Timur berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

“Kalimantan Timur juga ada kaitannya juga dengan ibu kota negara dan lain-lain. Itu berkaitan dengan hak pilih, hak memilih teman-teman yang ada di daerah tersebut,” kata Bagja.

Lebih lanjut, sebanyak 28 provinsi berada di kategori rawan sedang, serta 4 provinsi masuk ke kategori rawan rendah.

Baca juga: Polda Kaltim antisipasi kerawanan Pilkada serentak

Pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan kepada 27 indikator. Setiap indikator memastikan ada dan tidaknya sebuah kejadian, serta memiliki bobot masing-masing.

Skor akhir untuk setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dihitung dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dibobot.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16 persen) yang masuk ke kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66 persen) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18 persen) yang masuk kategori kerawanan rendah.

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Bagja mengatakan bahwa Bawaslu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat TNI, serta aparat keamanan lainnya.

“Untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu,” kata Bagja.

Baca juga: 6.284 personel turun dalam operasi Mantap Praja Mahakam 2024 jelang Pilkada