Sekdaprov Kaltim paparkan kesiapan gelar Pilkada 2024 ke Komisi II DPR

Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni memaparkan kesiapan pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI.

"Kaltim selalu harmonis dan kondusif dalam berbagai perhelatan politik, termasuk Pilpres dan Pileg 2024," kata Sri Wahyuni saat paparan di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balikpapan, Jumat.

Rombongan Komisi II DPR RI yang hadir adalah Muhammad Thoha, Guspardi Gaus, dan Fitriadi, serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Elberta Kawima.

Sri Wahyuni mengatakan partisipasi pemilih di Kaltim pada Pilpres dan Pileg 2024 mencapai 79 persen dari sekitar 2,8 juta orang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2024 yang dikeluarkan KPU Provinsi Kaltim per 16 Agustus sebanyak 2.821.421 orang.

Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah membangun koordinasi yang efektif menyongsong perhelatan Pilkada Serentak 2024.

"Kita semua berharap tahapan pilkada hingga pelaksanaan pada 27 Nopember 2024 dan berlanjut penetapan kepala daerah terpilih juga berjalan aman, damai dan lancar tanpa mengalami masalah berarti," ujarnya.

Guna menyukseskan pilkada serentak tahun ini, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana hibah sekitar Rp300 miliar.

"Selain dana hibah yang sudah 100 persen tersalurkan dari provinsi hingga kabupaten dan kota, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terus dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi pemilih," tambah Sri Wahyuni.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan tujuan kunjungan kerja ini untuk melaksanakan amanah konstitusional, terutama memastikan persiapan Pilkada 2024.

"Kami datang ke Kalimantan Timur guna melakukan kunjungan kerja spesifik berkaitan persiapan dan kesiapan pemerintah daerah serta KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu," ujarnya.

Ia berharap Pilkada Serentak 2024 tidak sampai terjadi gesekan, persoalan dan dinamika yang bisa mengganggu bahkan menodai pesta demokrasi tersebut.

Guspardi juga menyampaikan keingintahuan Komisi II DPR RI mengenai permasalahan yang terjadi dan dihadapi penyelenggara pemilu, serta dukungan pemerintah daerah, terlebih ketika Kaltim sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Para pertemuan itu, rombongan Komisi II DPR juga mendapatkan pemaparan dari KPU, Bawaslu dan perwakilan Forkopimda Jatim mengenai berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.