Samarinda (ANTARA) -
Arah angin politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024 saat ini terasa lambat, mungkin hanya 2 km per jam, masih di bawah rata-rata, ini karena tekanan udara hanya dari satu sisi, terkadang dua sisi, padahal pusat mata angin secara alami ada delapan penjuru.
Sedangkan dalam Pilkada Kaltim 2024 terdapat 17 sumber mata angin. Dari 17 sumber ini, hembusan angin mengarah ke mana dan dari mana, tentu tergantung tekanan udara, namun yang pasti, kekuatan angin dipengaruhi seberapa kuat tekanan udara.
Dari 17 sumber mata angin ini, lima diantaranya sudah mengarahkan angin ke satu arah, sementara satu arah lagi masih menunggu terpaan angin dari sumber yang berbeda, mungkin satu atau dua sumber, atau mungkin tidak sama sekali.
Jika tidak ada semburan angin ke arah sebelah, tentu akan ada satu kawasan yang kosong, sehingga lahan kosong ini bisa menjadi seram, biasa saja, bisa juga luar biasa, tergantung ada atau tidaknya investor yang mengelola lahan kosong tersebut.
Terkait dengan 17 sumber mata angin yang 5 diantaranya sudah berhembus ke satu arah, masih ada 7 sumber yang bergabung jadi satu (koalisi), mereka menamakan diri partai nonparlemen, bahkan gabungan 7 sumber mata angin ini memiliki peluang dalam mengubah arah mata angin, bisa juga bergabung ke satu arah, lagi-lagi tergantung pada kekuatan tekanan udara.
Sebanyak 7 sumber mata angin tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Ummat, dan Partai Garuda.
Ketua DPD Hanura Kaltim Surpani Sulaiman, yang merupakan penggagas koalisi partai nonparlemen mengatakan, tujuh partai ini sudah melakukan pertemuan dalam membahas berbagai strategi untuk Pilkada Kaltim.
Para politisi ini bahkan sudah bersepakat menentukan lokasi Sekretariat Bersama Partai Nonparlemen, yakni di Cafe Kopi Papi, Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
"Suara kami tentu cukup berpengaruh dalam Pilkada Kaltim 2024. Ini karena jumlah perolehan suara sah partai-partai nonparlemen untuk DPRD Provinsi Kaltim sekitar 7 persen, itu artinya suara di tingkat grass root kami patut diperhitungkan," katanya.
Ia melanjutkan, hasil pertemuan para petinggi partai nonparlemen juga sepakat akan melakukan penjajakan dan pendekatan dengan para Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Kaltim, untuk mengupas tuntas komitmen dengan partai-partai nonparlemen, jika terpilih.
Kesepakatan lain dari para partai nonparlemen ini adalah melaksanakan pertemuan berkala guna membahas berbagai perkembangan dalam Pilkada Kaltim 2024, agar iklim politik tetap aman, lancar dan berlangsung damai.