Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi PPP menyayangkan terjadinya penurunan pendapatan daerah pada RAPBD 2015 sebesar 23,81 persen atau Rp 2,6 triliun dibanding tahun 2014. Prediksi pendapatan tahun 2015 dipatok sebesar Rp 8,527 triliun, sementara setelah perubahan APBD 2014 sebesar Rp 11,192 triliun.
Demikian diungkapkan juru bicara PPP Masitah dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim , Jumat (8/8), dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2015.
Fraksi PPP, kata Masitah meminta penjelasan atas terjadinya penurunan APBD tersebut. Fraksi PPP berpendapat, terjadinya penurunan atas pendapatan itu menunjukkan masih terjadi kelemahan dalam sistem pengelolaan pendapatan dan keuangan di daerah.
“Terjadinya penurunan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pencapaian target dalam kebijakan RPJMD 2013-2018. Sebagaimana diketahui, acuan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS yang disepakati bersama sangat banyak jumlahnya," kata Masitah.
Di sisi lain Fraksi PPP juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam sektor retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan alam.
Pendapatan sektor retribusi daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 11,950 miliar naik menjadi sebesar Rp 12,204 miliar atau setara 2,12 persen pada tahun 2015. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah pada 2014 sebesar Rp 267,707 miliar atau naik menjadi Rp 281,184 miliar, setara 2,03 persen.
Terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran PPP, menekankan empat aspek untuk peningkatan ekonomi kerakyatan yang lebih baik. Yakni pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang transparan, berkeadilan dan sesuai dengan peruntukan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan ketajaman lingkungan hidup.
pelayanan publik yang mampu memberikan kenyamanan dan perlakuan atas penggunaan anggaran bagi seluruh masyarakat Kaltim tanpa diskriminasi, dan terakhir pelaksanaan program kegiatan fisik dan nonfisik benar-benar memperhatikan asas keterjaminan kualitas, profesionalisme pelaksana, dan transparasi serta akuntabilitas penggunaan anggarannya.
"Keempat isu yang PPP sampaikan ini merupakan sinyal bagi seluruh aparatur pemerintahan baik kota maupun provinsi agar terciptanya perbaikan sistem dan kinerja kita bersama," kata Masitah. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
PPP Sorot Penurunan APBD
Minggu, 10 Agustus 2014 20:52 WIB