Samarinda (ANTARA) -
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan evaluasi hasil pengawasan kearsipan pada 2023 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-53, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Indonesia.
"Kami berfokus pada sinergi program pembinaan dan pengawasan kearsipan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani saat Rakornas Kearsipan di Samarinda, Kaltim, Rabu.
Rakornas Kearsipan selama 27-30 Mei 2024 membuka diskusi mengenai pentingnya percepatan pencapaian kualitas kearsipan. Program pembinaan dan pengawasan kearsipan menjadi sorotan utama, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab ANRI tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta Badan Usaha Milik Negara.
Ia menekankan pentingnya pengarusutamaan program pembinaan kearsipan nasional. Program ini mencakup tertib arsip, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa.
Pelaksana Tugas Kepala ANRI Imam Gunarto menyatakan kegiatan kearsipan harus terencana dan terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
"Pengawasan berperan vital dalam evaluasi untuk memperbaiki kekurangan di masa depan," kata dia.
Ia memaparkan data pengawasan pada 2023 menunjukkan bahwa masih ada beberapa lembaga yang belum mencapai target kinerja kearsipan nasional.
Ia mengatakan target kearsipan pada 2025-2029 akan lebih diarahkan pada arsip besar, yang berkaitan dengan data besar kearsipan sebagai pusat khazanah dan pembelajaran bangsa secara digital.
"Evaluasi hasil pengawasan kearsipan menunjukkan penilaian kinerja yang bervariasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ucapnya.
Di tingkat pusat, 34 kementerian/lembaga memperoleh penilaian sangat memuaskan, sedangkan di tingkat provinsi, enam pemerintah provinsi memperoleh penilaian yang sama. Di tingkat kabupaten/kota, 12 pemerintah kabupaten/kota memperoleh penilaian sangat memuaskan.
Selain rapat koordinasi, ANRI juga mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Statis dan Memori Kolektif Bangsa. Kegiatan ini diikuti dengan penyerahan sertifikat akreditasi kearsipan kepada empat instansi dan Pameran One Stop Service oleh unit kerja ANRI.
"Pameran Arsip Statis bertajuk 'Pindah dari Jakarta ke Nusantara' menjadi salah satu fokus. Pameran ini mendukung kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kota Nusantara," kata Imam.
Pameran tersebut menampilkan 37 arsip yang mengisahkan perjalanan ibu kota Indonesia dari zaman Hindia Belanda hingga rencana pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.
"Kegiatan ini merupakan komitmen ANRI dalam memajukan kearsipan di Indonesia, sekaligus menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mencapai standar kearsipan yang lebih tinggi untuk masa depan bangsa," demikian Imam.
