Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia, hingga kini sekitar Rp47,5 triliun.
Realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara sampai peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap empat pada Januari 2024, jelas Kepala OIKN Bambang Susantono di Penajam, Senin, telah mencapai sekitar Rp47,5 triliun.
"Sepanjang 2023 realisasi investasi yang dicapai Rp41,4 triliun. Investasi bertambah Rp6,1 triliun hingga kini," ujarnya lagi.
Realisasi investasi itu berasal dari investor swasta mencapai lebih Rp39,5 triliun, dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp8 triliun.
OIKN menargetkan investasi publik yang masuk dalam pembangunan Kota Nusantara hingga akhir 2024 lebih kurang Rp100 triliun, yang bisa berasal swasta maupun BUMN.
BUMN dan investor swasta yang telah bergabung terlebih dahulu dalam pembangunan Kota Nusantara, menurut dia, bisa menciptakan sentimen positif untuk menarik investor baru.
Penanam modal (investor) pertama yang lebih dahulu terlibat dalam pembangunan Kota Nusantara mendapat hak istimewa, lanjut dia, yakni bisa mencari tempat strategis untuk mengembangkan usaha atau bisnis.
Kegiatan investasi (penanaman modal) dalam pembangunan Kota Nusantara di sebagai wilayah Provinsi Kalimantan Timur bakal terus berproses tanpa henti, diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
"Kami yakin investasi Kota Nusantara tetap akan berjalan, kendati saat ini dalam masa Pemilu 2024," katanya.
OIKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang dalam pembangunan Kota Nusantara pada 2024, demikian Bambang Susantono.
Dana pembangunan Kota Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kisaran 80 persen melalui investasi.
