Balikpapan (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta semua pihak untuk bergandeng tangan menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Timur.
“Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung secara situasional, dan itu sudah sesuai dengan perintah pasal 434 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017,” kata Akmal Malik di Balikpapan, Senin (29/1).
Ia mengatakan dalam undang-undang itu, disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akmal Malik menuturkan demokrasi adalah hak untuk semua masyarakat, maka di imbau masyarakat turut menyukseskan pemilu melalui peningkatan partisipasi pemilih.
Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menambahkan, di Kalimantan Timur yang menjadi atensi adalah kerawanan akan logistik pemilu, sebab di Kaltim yang memiliki luas provinsi 127.347 kilometer persegi terdapat sejumlah kawasan yang sulit di akses.
“Maka, itu menjadi atensi juga dari TNI maupun Polri,” tuturnya.
Sejumlah daerah yang sulit di jangkau itu kata Rudiansyah seperti di Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Timur dan Berau yang juga memiliki sejumlah kawasan di pesisir.
“Maka, dalam pergerakan logistik nanti dari gudang, kami akan menghitung kebutuhan waktu dan jarak yang ditempuh,” jelasnya.
Dalam hal ini, logistik akan terlebih dahulu digerakkan mengingat berdasarkan target yang dimiliki adalah satu hari menjelang pemilihan logistik harus sudah sampai di Tempat Pemilihan Sementara (TPS).
“Jika terjadi keterlambatan, seperti di tahun 2019 lalu di Mahakam Ulu terjadi pemungutan suara susulan, itu karena surat suara datang di H-1 dan itu pun sampai-nya di Kota Balikpapan bukan di Mahakam Ulu,” tuturnya.
Sementara itu, dari Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menyebutkan pihaknya menyiapkan lebih dari 5.000 personel baik dari Polda maupun Polres dan Polsek setempat.
“Kami harus mengamankan sebanyak 11.000 TPS,” kata Yusuf.
Sejalan dengan KPU Kaltim, Yusuf juga mengatakan yang menjadi kerawanan potensial di Kaltim itu adalah di sisi geografis. Dalam hal ini, di Kaltim terdapat wilayah yang hanya bisa dilalui menggunakan jalur perairan.
“Maka Polda Kaltim melalui Polairud akan melakukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk wilayah sesuai dengan distribusi logistik, baik seperti perahu karet dan sebagainya,” terangnya.
Selain itu, Polda Kaltim juga menyediakan dua unit helikopter yang merupakan BKO dari Mabes Polri.
“Yang jelas tujuan kami, surat suara itu mulai dari pengantaran hingga kembali itu berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Sebelumnya juga, Kodam VI/ Mulawarman menyiapkan alutsista untuk membantu pendistribusian logistik pemilu. Kapendam Kolonel Kav Kristiyanto menyebutkan alutsista itu terdiri dari 1 unit Heli Bell 412 sebagai Konjerat (Kontijensi Darurat) di Kabupaten Berau,
“Kemudian 4 unit Ran Anoa, 10 unit Ran Komodo, 2 unit Ransus Jihandak, 12 unit Ran Ambulance, 3 unit Ran Kawal, 25 unit Randis, 33 unit Truck, 168 unit SPM Babinsa, 1 unit Detector Radiasi dan Alkap PHH,” paparnya
Kodam VI/Mulawarman sebagai Kompartemen Strategis, katanya, memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan, mempertahankan dan melindungi NKRI dari berbagai bentuk gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
Selain menyiapkan alutsista, di Pemilu 2024, Kodam VI/Mulawarman juga siap mengamankan dengan menggelar kekuatan di tiga Korem, yaitu Korem 091/Aji Surya Natakesuma yang berada di Samarinda, Korem 092/Maharajalila di Tanjung Selor, dan Korem 101/Antasari di Banjarmasin.
"Masing-masing terdiri atas 25 Kodim, 192 Koramil, 6 Satpur, 6 Satbanpur, 15 Satbanmin, 1 Deninteldam, 3 Tim Intel Korem, 25 Intel Kodim," kata Kristiyanto
