Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Pendapatan Daerah Samarinda, Kalimantan Timur, menerapkan pajak makanan dan minuman di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, sebagai upaya menggali potensi retribusi dalam meningkatkan PAD di daerah itu
Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Abdullah, Rabu mengatakan kebijakan pemungutan pajak makan dan minum yang disuguhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah setempat maupun Pemrov Kaltim di setiap kegiatan, mengacu Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Pada Perda itu kata Abdullah menekankan mengenai pengenaan pajak restoran termasuk fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.
"Termasuk juga semua kegiatan makan minum yang ada di satuan kerja perangkat daerah dikenakan pajak restoran sebesar 10 persen," ungkap Abdullah.
Pemungutan pajak makanan dan minuman di lingkungan SKPD itu kata Abdullah tujuannya mengoptimalisasi peningkatan penerimaan pajak restoran di kota Samarinda.
"Mengingat, sebelumnya pajak yang dimaksud tadi sempat masuk pajak pertambahan nilai yang disetor ke pusat.
Tetapi, seiring berjalannya waktu ditambah dengan terbitnya Undang-Undang No 28 tahun 2009, maka kini pajak restoran telah dilimpakahkan ke daerah agar dikelola untuk meningkatan penerimaan pajak di masing-masing kabupaten kota," katanya.
"Di lingkungan SKPD, Pemkot Samarinda sendiri saat ini setiap mengadakan kegiatan maupun acara dengan memesan katering pemotongan pajak 10 persen sudah dilakukan dan terus berjalan. Untuk itu, kami harapkan di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Kaltim yang intansinya berada di wilayah kota Samarinda juga bisa melakukan hal yang sama," ungkap Abdullah.
Target PAD untuk pajak Restoran pada 2014 kata Abdullah sebesar Rp24.5 miliar dan hingga April baru tealisasi Rp8.1 miliar.
"Pajak Katering dari target Rp2,3 miliar hingga 24 April 2014, realisasinya baru Rp667 juta," kata Abdullah.(*)
