Pegiat hak asasi manusia (HAM) Amin Multazam Lubis berpendapat bahwa para calon presiden belum mampu menyampaikan substansi gagasan terkait penegakan hukum, HAM, dan demokrasi pada Debat Pilpres 2024, Selasa (12/12), karena 'termakan' oleh gimik para kandidat.
Menurut aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu, debat tidak banyak berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya, karena belum mampu menggali ide orisinal dari perspektif masing-masing kandidat calon pemimpin Indonesia pada 2024.
"Idealnya panelis yang para ahli itu diberi kesempatan mencecar pertanyaan dan menggali jawaban kandidat sesuai keahliannya, sehingga ide dan perspektif orisinal kandidat dalam merespon persoalan bisa dimengerti oleh publik," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memaksimalkan fungsi para panelis yang berisi profesor dan pakar guna menguji gagasan, serta mengidentifikasi ide dasar dari capres.
"Mereka cuma ditugasi buat pertanyaan lalu diminta mengambil undian pertanyaan sesuai format KPU, tidak lebih dari itu," kata alumni FISIP Universitas Sumatera Utara itu.
Baca juga: KPU evaluasi debat perdana Pilpres, sesi tanya-jawab dan mulai tepat waktu
Lebih lanjut, dia menjelaskan, debat terkesan hanya seperti memfasilitasi capres untuk saling "jual-beli" serangan, tanpa menawarkan visi dan misi serta solusi konkrit untuk ditawarkan kepada masyarakat. Akhirnya yang melekat di ingatan publik cuma diksi-diksi receh saling sindir, sedangkan substansi dasar dari tema utama nyaris tenggelam.
Menurut aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu, debat tidak banyak berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya, karena belum mampu menggali ide orisinal dari perspektif masing-masing kandidat calon pemimpin Indonesia pada 2024.
"Idealnya panelis yang para ahli itu diberi kesempatan mencecar pertanyaan dan menggali jawaban kandidat sesuai keahliannya, sehingga ide dan perspektif orisinal kandidat dalam merespon persoalan bisa dimengerti oleh publik," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memaksimalkan fungsi para panelis yang berisi profesor dan pakar guna menguji gagasan, serta mengidentifikasi ide dasar dari capres.
"Mereka cuma ditugasi buat pertanyaan lalu diminta mengambil undian pertanyaan sesuai format KPU, tidak lebih dari itu," kata alumni FISIP Universitas Sumatera Utara itu.
Baca juga: KPU evaluasi debat perdana Pilpres, sesi tanya-jawab dan mulai tepat waktu
Lebih lanjut, dia menjelaskan, debat terkesan hanya seperti memfasilitasi capres untuk saling "jual-beli" serangan, tanpa menawarkan visi dan misi serta solusi konkrit untuk ditawarkan kepada masyarakat. Akhirnya yang melekat di ingatan publik cuma diksi-diksi receh saling sindir, sedangkan substansi dasar dari tema utama nyaris tenggelam.
Dia mencontohkan pernyataan salah satu satu kandidat yang menyatakan ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya. Namun dalam pemaparannya, capres yang bersangkutan justru tidak menyampaikan langkah konkrit untuk mewujudkannya seperti apa, ujar Amin.
Ia menambahkan, agenda KPU itu terkesan menjadi ajang umbar janji. Namun, di luar substansi dan langkah konkrit yang tidak bisa didapatkan publik, setidaknya debat perdana itu bisa jadi representasi kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional para kandidat saat berargumentasi, menurut dia.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
