Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bagus Susetyo mengharapkan adanya kerja sama operasi (KSO) antara BUMN dengan kontraktor lokal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Untuk saat ini kontraktor lokal hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor, dengan keuntungan dinilai tipis, sehingga perlu ditingkatkan untuk langsung terlibat KSO dengan BUMN," usul Bagus di Samarinda, Kamis.
Ia menjelaskan, kerja sama operasi tersebut bisa dipercayakan ke kontraktor lokal untuk proyek yang nilainya di bawah Rp100 miliar, sehingga itu bisa sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.
Lanjutnya, keikutsertaan dan kontribusi dari perusahaan lokal dalam pembangunan IKN, hal itu yang menjadi harapan terhadap manfaat adanya IKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Kalau yang selama ini terjadi KSO itu diberikan kepada perusahaan swasta nasional," ucap Bagus.
Hingga saat ini katanya tidak diketahui mengapa kerja sama itu tak kunjung dilakukan, apakah karena kemampuan dana yang dinilai kurang atau justru tata kelola yang diragukan.
Bagus juga mengusulkan pembagian sektor pekerjaan yang sekiranya memungkinkan dilaksanakan oleh perusahaan lokal semestinya dapat diberikan untuk mendukung pembangunan IKN.
"Seperti jalan atau kegiatan lainnya itu bisa diberikan kepada perusahaan lokal, hal itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi orang lokal kita," sebutnya.
Ia mengharapkan terkait persoalan tersebut seyogyanya Gubernur Kaltim Isran Noor dapat menyuarakan keresahan itu kepada pihak Kementerian yang berwenang supaya dapat dipertimbangkan serta mewakili harapan masyarakat lokal.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, melibatkan kontraktor atau perusahaan konstruksi lokal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Penajam menegaskan pembangunan IKN Indonesia baru akan terus melibatkan pelaku usaha dan kontraktor lokal.
"Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pimpinan operasi pembangunan IKN tetap menjalin kemitraan dengan kontraktor dan pelaku usaha lokal," katanya..
Lanjutnya, kerja sama atau kemitraan yang dijalin BUMN dengan kontraktor dan pelaku usaha lokal tersebut, bisa terlihat dari penggunaan kendaraan berat untuk pembangunan IKN semua milik pengusaha yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
