APBD Kukar 2014 Mencapai Rp7,2 Triliun

Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2014 menembus angka Rp7,2 trilun.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar Firnadi Ikhsan, Sabtu, mengatakan, besaran APBD 2014 tersebut telah disepakati pada Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Salehuddin, Kamis (28/11).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kukar Rita Widyasari dan Sekretaris Daerah Edi Damansyah, serta beberapa kepala SKPD dilingkunga Pemkab Kukar.

Anggaran 2014 ini mengalami peningkatan sangat siginifikan dimana pada 25 Juli 2013 lalu, nilainya diproyeksikan Rp6,9 triliun, sehingga terjadi kenaikan sekitar Rp300 miliar.

Peningkatan tersebut terjadi karena pendapatan Pemkab Kukar mengalami kenaikan, katanya.

Pendapatan daerah Kukar yang diproyeksikan Rp4,3 triliun itu kata dia justru meningkat Rp4,5 triliun sehingga terjadi kenaikan sekitar Rp241 miliar.

"Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya ditargetkan Rp258 miliar, naik menjadi Rp300 miliar," ujar Firnadi.

Selain itu, Dana Bagi Hasil juga mengalami kenaikan dari semula Rp3,7 triliun menjadi Rp3,9 triliun. Sedangkan pendapatan lain asli daerah tidak mengalami kenaikan, yakni tetap di angka Rp374 miliar.

Sementara belanja daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp6,9 triliun juga mengalami kenaikan menjadi

Rp7,2 trilun, dengan rincian Belanja tidak langsung yang semula diproyeksikan Rp2,4 triliun naik Rp2,9 triliun.

Namun, katanya, Belanja Langsung yang semula diproyeksikan Rp4,4 triliun justru turun menjadi Rp4,3 triliun.

Untuk kebijakan belanja daerah, Pemkab Kukar dalam belanja KUA-PPAS 2014 didasarkan pada upaya pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, serta 11 prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," kata Salehuddin.   (*)