Berau (ANTARA) - Warga Kecamatan Kampung Pulau Derawan Kabupaten Berau mengusulkan tiga usulan prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahun 2023.
“Tiga usulan prioritas tersebut adalah sektor pariwisata, pendidikan dan kesehatan,” kata Kaur Perencanaan, Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardhika di Berau, Rabu.
Ia mengatakan, warga kampung Pulau Derawan mengusulkan sebanyak 14 usulan program kerja namun tiga sektor yang menjadi prioritas dan diharapkan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun 2023 ini atau di tahun 2024 mendatang.
Usulan prioritas sektor pariwisata terkait penanganan abrasi pantai. Pasalnya, di bagian ujung Pulau Derawan, setidaknya ada tiga resort, gazebo dan lapangan heliped milik PT Kiani Kertas saat ini hancur rata dengan tanah terkena imbas abrasi pantai.
Namun usulan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten karena penanganan abrasi pantai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi itu itu sudah pernah ditinjau langsung anggota DPRD Provinsi Kaltim, DPR RI, bahkan instansi terkait dari pusat.
“Tetapi sampai saat ini belum tersentuh penanganannya,” katanya.
Indra mengemukakan, persoalan usulan program prioritas penangan limbah sampah, karena volume sampah saat ini terus bertambah, seiring makin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke pulau yang banyak dihuni penyu hijau .
Meskipun Kampung Pulau Derawan sudah memiliki mesin pencacah plastik sejak tahun 2017, namun saat ini sudah tidak maksimal.
Lanjutnya, sehingga petugas yang menangani sampah di Pulau Derawan kewalahan. Disisi lain dana operasional yang ada tidak mencukupi, untuk gaji petugas kebersihan dan biaya kapal pengangkut sampah dari Pulau Derawan ke Kampung Tanjung Batu.
Kemudian usulan prioritas sektor pendidikan yakni terkait status lahan SD 001 Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan yang hingga kini belum jelas.
“Sampai detik ini ahli waris menuntut lahan yang seluas lebih kurang 1 hektar tersebut belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Berau,” katanya.
Persoalannya adalah pihak keluarga ahli waris menuntut dan bukti hitam di atas putih bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan tidak dapat dibuktikan oleh pihak sekolah.
Kemudian disektor kesehatan, Puskesmas kampung Pulau Derawan saat ini kondisinya tidak memadai, karena daya tampung tenaga pelayanan kesehatan tempatnya jadi satu, perawat, konseling, bidan dan lainnya. Sehingga sudah saatnya bangunan Puskesmas ini perlu diperluas.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah soal status lahan empat unit rumah dinas tenaga kesehatan Puskesmas, sampai saat ini belum juga dibayar. Lahan itu milik Haji Bahri yang sudah bersertifikat, dan beliau tidak mau ribut, hanya menunggu pembayaran dari Pemerintah Kabupaten ,” kata Indra.
Sementara Tim Monitoring Informasi Agenda Prioritas Komunikasi, Diskominfo Kabupaten Berau, Kabid PIKP, Sunarto menambahkan ada beberapa usulan yang disampaikan tahun 2021 dan tahun 2022 sudah direalisasikan Pemerintah Kabupaten.
“Salah satunya adalah rehab total dermaga umum Kampung Pulau Derawan, sebagai pintu masuk wisatawan yang berkunjung ke Pulau Derawan,” kata Sunarto.(Oz)
