Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan berkoordinasi dengan Badan Otorita terkait pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menyusul mulai padatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini.
"Kami akan berkoordinasi dengan Badan Otorita untuk mencari pola pengamanan yang tepat guna diterapkan berkaitan dengan pembangunan di IKN," kata Kapolres Penajam Paser Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Eka Bahalwan, di Penajam, Rabu.
Keamanan pembangunan IKN Indonesia baru tersebut menyangkut para pekerja proyek dan peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan pembangunan, katanya.
Kepolisian bisa saja melakukan penutupan, jelas Kapolres, tetapi ketika ada sejumlah orang yang mengaku sebagai pekerja pembangunan infrastruktur IKN, maka aparat keamanan tidak bisa menahan atau melarang untuk masuk.
Untuk dapat memperketat keamanan, papar dia, setidaknya setiap karyawan atau pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN Indonesia baru memiliki kartu tanda pengenal yang dapat dikenali.
"Banyak karyawan atau pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN tidak dilengkapi kartu tanda pengenal sehingga menyulitkan aparat keamanan melakukan identifikasi," paparnya.
Dengan mulai padatnya pembangunan infrastruktur di IKN Indonesia baru, kata dia, masyarakat umum yang berkunjung ke titik nol terpaksa harus dibatasi.
"Dikhawatirkan menyulitkan lalu lintas kendaraan proyek dan kecelakaan jika pengunjung titik nol terlalu ramai," kata Hendrik Eka Bahalwan.
Banyaknya akses untuk masuk ke dalam wilayah pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN, ujar dia, menyulitkan aparat keamanan sehingga dibutuhkan pola pengamanan yang tepat untuk melakukan pembatasan di area pembangunan IKN Indonesia baru.
