Samarinda (ANTARA) - Menyambut pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai tahun 2024, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono berharap, provinsi menyiapkan diri dengan membangun sejumlah sarana pendidikan bertaraf internasional.
"Harapan kami ke depan adalah masyarakat tidak perlu lagi sekolah di luar daerah atau luar negeri, tapi Kaltim bisa membentuk sejumlah sarana pendidikan bertaraf internasional untuk menyongsong IKN Nusantara," katanya usai menghadiri pengukuhan pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Kaltim masa bhakti 2022-2027 dan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Kaltim, beberapa hari lalu.
FGD yang mengangkat tema “Menakar Kesiapan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dalam Menyongsong IKN” ini, dinilai menjadi tema tepat untuk menyiapkan semua sumber daya manusia (SDM) yang ada, guna membangun pendidikan bertaraf internasional untuk menyambut IKN.
Dikutip dari laman resmi DPRD Kaltim, pelantikan pengurus ISPI Kaltim dilakukan oleh Ketua Umum PB ISPI Prof Dr M Solehuddin kepada Prof Dr Dwi Nugroho Hidayanto sebagai Ketua ISPI Kaltim, disaksikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, sejumlah bupati dan wali kota, Ketua FKUB Kaltim, dan beberapa pimpinan perguruan tinggi di Kaltim.
Setelah pelantikan, Listiyono menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ketua ISPI Kaltim yang baru. Ia berharap ISPI mampu memberikan kontribusi positif untuk dunia pendidikan di Kaltim.
Menurutnya, dunia pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk membentuk sumber daya manusia unggul dalam persiapan IKN Nusantara.
"Mengenai program dan harapan, tadi sudah disampaikan semua, mudah-mudahan ISPI terus berjaya dan menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang andal dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” ujar Tio, sapaan akrabnya.
Sebagai mana amanat undang-undang, bahwa 20 persen APBD wajib dialokasikan untuk dunia pendidikan, sehingga hal ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kaltim.
"Berbagai jenis bantuan berupa bea siswa, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kuantitas dan kualitas pengajar yang ada, menjadi tolok ukur terhadap peningkatan dan perbaikan dunia pendidikan di Kaltim," ucap Tio. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)
