Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan kebijakan membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi para pekerja ojek online (ojol) dan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kaltim.
Kebijakan tersebut diberikan untuk menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati menegaskan, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian Pemprov Kaltim kepada masyarakat. Sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah dampak kenaikan harga BBM.
"Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban kepada pekerja sektor informal, khususnya ojek online,” kata Ismiati di Samarinda, Sabtu.
Ia menjelaskan salah satu persyaratan pembebasan PKB bagi para pekerja ojol, adalah pengemudi kendaraan roda dua/motor harus terdaftar pada salah satu aplikasi transportasi online.
Hal itu, sebagai bukti bahwa pengemudi pemilik kendaraan bermotor merupakan seorang ojek online.
“Nanti kami validasi dan verifikasi datanya sebagai ojol,” tambah Ismiati.
Begitu pula bagi kendaraan angkutan umum atau angkot juga akan divalidasi dan verifikasi sebelum proses pembebasan PKB.
Namun Ismi menegaskan, program pembebasan PKB hanyalah pada bagian pembayaran pokok PKB saja sesuai dengan komponen pajak daerah.
Sementara untuk komponen lainnya, merupakan penerimaan negara bukan pajak yang tetap harus dibayar.
“Misalnya saat membayar PKB, harus ganti pelat karena sudah lima tahun. Jadi wajib pajak harus tetap bayar ganti pelat itu. Karena itu penerimaan negara bukan pajak dari Satlantas atau kepolisian," jelas Ismi.
Pembebasan PKB bagi ojol dan supir angkot ini hanya berlaku untuk pajak tahun 2022 ini. Jika wajib pajak memiliki tunggakan tahunan, tetap diwajibkan membayar pajak tahun sebelumnya.
"Jika wajib pajak telat membayar PKB tiga tahun misalnya. Maka untuk PKB dua tahun lalu tetap membayar pokok, yang free tahun ini saja,” tutup Ismiati.
