Samarinda (ANTARA) - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Muhammad Ishak mengatakan apabila pemerintah pusat nanti melonggarkan dan memperbolehkan mudik maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus siap mengantisipasi itu.
"Kalau trennya nanti ada peningkatan kasus akibat dari mudik kemungkinan salah satunya akan kita lakukan pemeriksaan secara acak terhadap pendatang atau pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Kaltim," katanya di Samarinda, Rabu.
Menurutnya, memberhentikan mudik seperti tidak mungkin sehingga pemerintah daerah harus terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan mendorong masyarakat yang belum vaksin untuk divaksin terutama bagi lansia.
"Pelaku perjalanan mudik ini kan mereka yang datang dari luar tidak tahu kondisinya seperti apa, rata-rata yang didatangi orang tua. Kita mencoba melindungi dengan mendorong lansia vaksin lengkap hingga booster," terangnya.
Ia menjelaskan, sampai saat ini cakupan vaksinasi dosis kedua lansia masih belum mencapai 60 persen.
Andi Muhammad Ishak yang juga Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim mengatakan pihaknya lebih menekan angka kematian karena tingkat keparahan sudah semakin menurun namun masih saja terjadi kematian.
"Kematian ini adalah mereka-mereka yang memiliki komorbid dan juga umumnya sudah memasuki kategori lanjut usia," jelasnya.
Andi mengaku mudik sebenarnya berisiko apabila dilihat dari sisi kesehatan. Namun tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, sisi pergerakan ekonomi menurutnya juga harus dipertimbangkan.
"Makanya pemerintah menggencarkan program vaksin supaya masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal karena sudah memiliki antibodi dan siap menghadapi virus apabila tubuhnya terinfeksi," paparnya.
Ia pun menegaskan, vaksinasi akan lebih efektif apabila cakupannya sudah terpenuhi minimal 70 persen.
Lanjut dia sebenarnya yang perlu dijaga, mana kelompok-kelompok yang masih belum mencapai 70 persen harus digenjot.
Selain itu daerah juga harus bisa melihat, memotret dan memetakan wilayah baik itu desa bahkan RT yang cakupannya masih kurang dari 70 persen.
"Sekuat apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, selama masyarakatnya abai dengan prokes penularan akan semakin besar," ujar Andi.
