Penajam, Kaltim (ANTARA) - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menilai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke kawasan tengah Indonesia merupakan kebutuhan, demi untuk pemerataan pembangunan di segala bidang.
"Dulu kita sering teriak-teriak pembangunan Indonesia tidak merata, tapi dengan pindahnya IKN Nusantara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten PPU dan sebagian di Kutai Kartanegara, kelak pembangunan akan merata," ujar Ketua DAD Kabupaten PPU Helena Samuel Legi di Penajam, Senin.
Ia mengaku tidak habis pikir dengan masih adanya warga yang menolak perpindahan IKN Nusantara ke PPU dengan alasan kerusakan lingkungan dan hilangnya hak-hak masyarakat, padahal dengan pindahnya IKN diyakini pemerataan pembangunan akan terwujud.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah diminta gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemindahan IKN melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, kecamatan, hingga kelurahan/desa agar semakin banyak warga yang paham mengenai tujuan besar dari pemindahan IKN.
"Jangan sampai ketidakpahaman masyarakat membuat mereka mudah diprovokasi menolak kepindahan IKN, karena banyak NGO atau LSM yang saat ini berusaha mengajak masyarakat menolak IKN dengan dalih kerusakan lingkungan dan hilangnya hak-hak masyarakat," tutur Helena.
Ia melanjutkan, adanya IKN di Pulau Kalimantan tentu dapat memperpendek jangkauan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat terhadap pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan lainnya.
Ini berarti infrastruktur di Kaltim khususnya dan Indonesia bagian tengah maupun timur umumnya yang selama ini dikeluhkan masih minim, khususnya infrastruktur jalan, maka secara perlahan akan terbangun setelah IKN ada di Kalimantan.
Ia juga berharap warga PPU mulai kini mempersiapkan diri untuk menyambut IKN Nusantara, yakni dengan cara meningkatkan kompetensi agar kelak tidak kalah bersaing dengan warga dari luar ketika IKN Nusantara benar-benar sudah pindah ke Kaltim.
"Penyiapan SDM selain dilakukan masyarakat secara mandiri, harus juga diimbangi dengan penyiapan SDM oleh pemerintah baik pusat, provinsi, hingga Pemkab PPU sendiri melalui berbagai cara, diantaranya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) maupun melatih masyarakat di BLK yang sudah ada," katanya.
