Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi IV DPRD Kaltim siap mengawal program transmigrasi di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Dengan begitu diharapkan transmigran mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setempat. Seperti di Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat (Kubar).
Daerah tersebut memang yang dibidik untuk pengembangan program transmigrasi. “Program ini selain untuk pengembangan wilayah, juga untuk memperkuat ketahanan nasional. Informasi dari Disnakertrans Kaltim bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama 5 tahun sebelum pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut,†kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Encik Widyani, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disnakertrans Kaltim dua hari lalu di Gedung DPRD, Karang Paci.
Transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif, karena pemerintah tak bisa lagi mengandalkan patroli perbatasan. Sehingga transmigrasi pilihan alternatif menangani masalah tersebut.
Pembukaan lahan transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan mendorong pemekaran kabupaten/kota. Transmigrasi juga harus segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dengan KTM, para transmigran dapat menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun.
“Kaltim juga berkerja sama dengan Jawa Timur (Jatim) soal sharing pendanaan. Kerja sama ini sudah berjalan, sekitar 600 kepala keluarga siap pindah ke perbatasan Kaltim secara bertahap. Setiap tahun 200 kepala keluarga dikirim dari Jatim,†ungkap Ichwansyah, kepala Disnakertrans Kaltim.
Disebutkan, sebenarnya ada 10 provinsi yang bekerja sama dengan Kaltim, tapi Jatim yang fokus. “Program kerja sama ini sangat baik, namun bila dilihat dari infrastruktur yang dimiliki Kaltim, apakah memadai?â€tukas Puji Astuti, politisi Partai Demokrat.
Untuk itu, Disnakertrans juga meminta dukungan DPRD Kaltim mengenai infrastruktur. “Program yang baik ini mutlak didukung DPRD Kaltim. Ini akan kami koordinasikan ke pihak terkait untuk mencari solusi percepatan pembangunannya,†tambah Encik. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/ri/met)
