Penerapan konsep ekonomi biru jangan berorientasi pembangunan materi

Ilustrasi - Aktivitas nelayan tradisional di Bintan, Kepri. ANTARA/Nikolas Panama

Masyarakat harus menjadi subjek di dalamnya, ada tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Nah, hal-hal prinsip ini dulu yang dipegang. Ruang partisipasi harus dibuka,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan penerapan konsep ekonomi biru dalam beragam program sektor kelautan jangan berorientasi hanya kepada pembangunan materi atau fisik semata.

"Prinsipnya, konsep blue economy harus mempertimbangkan kondisi ekologi dan daya dukung lingkungan pesisir dan laut. Tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan materi semata," katanya di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar Dani, implementasi ekonomi biru tersebut harus berpegang pada sejumlah hal penting, antara lain keterlibatan rakyat dalam penguasaan wilayah pesisir, sehingga mengelolanya sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai lokal.

Bila tidak dilaksanakan demikian, masih menurut dia, maka ekonomi biru berpotensi akan menuai konflik di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa sangat esensial dalam melibatkan kalangan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atau pengawasan.

"Masyarakat harus menjadi subjek di dalamnya, ada tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Nah, hal-hal prinsip ini dulu yang dipegang. Ruang partisipasi harus dibuka," paparnya.

Sebelumnya, KKP telah menggaungkan pentingnya keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekonomi biru di "The 2nd International Conference on Fisheries and Marine Research (ICoFMR) 2021" yang digelar Universitas Brawijaya.

"KKP punya komitmen yang besar, bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berkelanjutan," kata Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Kusdiantoro.

Untuk itu, kata dia, KKP memiliki tiga program prioritas yang menjadi terobosan, yaitu kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

"Implementasi ketiga program tersebut dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan ekonomi biru. Upaya KKP tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo," paparnya.

Sebagaimana diketahui pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 4 Mei 2021 Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas laut sehingga Indonesia harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut dengan memprioritaskan agenda ekonomi biru berkelanjutan.