Jakarta (ANTARA News) - Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Neger (SNMPTN) yang akan diikuti 61 perguruan tinggi negeri mulai tahun 2013 tidak membuka jalur ujian tulis, tetapi hanya jalur undangan yang hanya akan mengakomodasi kesempatan untuk lulusan tahun 2013.
Pemerintah tetap akan menyelenggarakan ujian tulis melalui tahapan lain yang diberi nama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang menjadi satu-satunya kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2011 dan 2012 dan siswa pendidikan kesetaraan program paket C.
"Seleksi melalui SNMPTN dengan kuota sebanyak 160 ribu kursi akan dilakukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya, serta mempertimbangkan nilai ujian nasional (UN). Siswa yang berhak mengikuti SNMPTN adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). kepala sekolah harus mengirim data sekolah dan siswa ke PDSS-SNMPTN, kemudian kepala sekolah akan memperoleh password untuk setiap siswa," kata Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 Akhmaloka.
Jumlah pendaftar SNMPTN tahun ini diperkirakan meningkat enam kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut, ujar Akhmaloka karena panitia tidak memberikan batasan terhadap akreditasi sekolah seperti pada tahun 2012.
"Terakreditasi atau tidak terakreditasi kami undang semua," ujarnya.
Namun demikian Akhmaloka mengingatkan sekolah-sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN adalah sekolah yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang sudah dimulai sejak pertengahan Desember 2012 dan ditutup pada 8 Februari 2013.
Sekolah yang melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang memasukkan data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa di laman SNMPTN masih sedikit, ujar Akhmaloka yang juga Rektor ITB.
Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di seluruh Indonesia yang berjumlah 27.630 sekolah, maka yang mendaftar hingga 31 Januari masih sedikit yakni 11.695 sekolah. Sebagai contoh sekolah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur masih sedikit. Contohnya dari 764 sekolah di Nusa Tenggara Barat, yang mendaftar hanya 222 sekolah. Kemudian dari 252 sekolah di Papua, yang mendaftar hanya 60 sekolah. Begitu juga di Papua Barat dari 141 sekolah hanya 35 sekolah yang melakukan pendaftaran.
Sekretaris Umum Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Prof Dr Rochmat Wahab menyatakan pada tahun ini semakin banyak sekolah yang dikenai sanksi atau di "blakclist" karena terbukti melakukan kecurangan.
"Jika tahun lalu terdapat belasan, kemungkinan besar pada tahun ini naik dua kali lipat. Saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya, " katanya.
Rochmat menjelaskan banyak sekolah berlomba-lomba "mendongkrak" nilai rapor siswanya agar lolos dan diterima di PTN yang dituju.
"Kepala sekolah jangan main-main dan ada keinginan untuk berbuat curang. Jika diketahui berbuat curang, maka sekolah tersebut tidak boleh mengikuti SNMPTN minimal satu tahun. Panitia akan melakukan investigasi terkait pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, setelah diketahui adanya kecurangan".
Penerimaan masuk PTN dibagi menjadi tiga seleksi yakni SNMPTN dengan porsi minimal 50 persen, kemudian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan porsi minimal 30 persen, dan sisanya melalui ujian mandiri. "Jika sekolahnya tidak melakukan pendaftaran, maka siswa tidak berhak mengikuti SNMPTN," jelas dia.
Pendaftaran Gratis
Peningkatan dalam pelaksanaan seleksi masuk PTN tahun 2013 yang dilakukan panitia seleksi bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak hanya sebatas meniadakan seleksi jalur tulis namun pada ini juga pendaftaran SNMPTN tidak dipungut biaya, alias gratis.
"Pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN pada tahun ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan minat lulusan SMA/SMK dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ini amanat undang-undang," kata Mendikbud Mohammad Nuh.
Mendikbud bertekad agar perluasan akses yang berkeadilan terus dilakukan supaya hak anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya dapat terpenuhi.
"Sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik, termasuk bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," katanya sambil menambahkan untuk menyelenggarakan SNMPTN 2013, Kemdikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar.
Lebih lanjut Mohammad Nuh mengatakan ujian tulis tetap akan diselenggarakan dengan kuota minimal 30 persen dari keseluruhan. Pelaksanaan ujian tulis ini juga menyesuaikan dengan jadwal SNMPTN yang pendaftaran akan berakhir pada 8 Maret.
"Ujian tulisnya nanti sendiri dan kuotanya hanya sekitar 30 persen. Ini fungsinya juga untuk anak-anak yang lulus tahun lalu, tetapi belum berhasil masuk PTN, bisa coba lagi di ujian tulis," katanya.
Namun, untuk ujian tulis ini, calon peserta tetap akan dikenai biaya pendaftaran yang besarannya mencapai ratusan ribu rupiah bergantung pada jurusan yang dipilih saat ujian. Pelaksanaannya sendiri diperkirakan antara bulan Juni atau Juli 2013 serentak di seluruh Indonesia.
Selain dua metode seleksi ini, masing-masing PTN juga diberi hak untuk menyelenggarakan ujian mandiri dengan daya tampung hanya 10 persen dari keseluruhan. Namun, umumnya tidak semua PTN akan mengadakan ujian mandiri, terutama jika dengan dua seleksi sebelumnya jumlah kuota sudah terpenuhi. Salah satu PTN ternama yang tidak akan menggelar ujian mandiri adalah Institut Teknologi Bandung (ITB).
Keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakan hasil ujian nasional (UN) sebagai salah satu instrumen persyaratan untuk masuk jenjang pendidikan tinggi mendapat "lampu hijau" dari kalangan PTN yang semula keberatan karena alasan masih banyaknya sekolah yang sengaja mendongkrak nilai rapor siswa dan nilai UN agar bisa lolos dalam seleksi jalur undangan.
Kemdikbud bersama pengelola PTN terus berupaya meningkatkan pelaksanaan seleksi masuk PTN dengan mengintegrasikan hasil nilai UN SMA/SMK/MA sebagai seleksi masuk PTN.
Mendikbud Mohammad Nuh berharap integrasi hasil ujian nasional dimulai pada tahun 2013 ini. PTN diminta mempertimbangkan hasil UN siswa dalam menyeleksi mahasiswa baru sehingga pelaksanaan UN tidak mubazir.
"Hasil UN harus terintegrasi di semua jenjang. Jika dari SD ke SMP ke SMA bisa pakai hasil UN, maka dilakukan juga di jenjang PTN. Jika alasannya hasil UN tidak bisa dipercaya, pelaksanaan UN terus- menerus dilakukan dan melibatkan perguruan tinggi," kata Nuh.
Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi menanggapi integrasi nilai UN untuk seleksi PT mengatakan hasil UN, yang juga salah satu penentu kelulusan siswa di jenjang pendidikan menengah, dipertimbangkan dalam penerimaan lewat jalur undangan.
"Nanti akan ada pembobotan. Berapa persentase dari nilai rapor dan nilai UN akan terus dikaji," tambahnya. (*)
