Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mereformasi perpajakan, dengan memperbaiki administrasi perpajakan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Bahkan juga kalau ada pejabat atau petugas pajak nakal, kewajiban kita untuk terus melakukan koreksi. Karena pajak identik dengan kepercayaan masyarakat kepada negara,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar "Pajak Bertutur 2021" yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Melalui reformasi perpajakan, Sri Mulyani juga ingin bersama-sama segenap masyarakat melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya perpajakan kepada generasi muda.
“Pendidikan mengenai ketatanegaraan, kewarganegaraan, dan kecintaan terhadap negeri kita sendiri, harus satu napas dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu bentuk bernegara paling konsisten dan paling mampu menjaga kepentingan bersama,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan generasi muda harus memahami banyak hal, termasuk tentang bagaimana mengurus negara dengan pajak. Pasalnya, ke depan generasi muda akan menghadapi tantangan yang tidak hanya berupa pandemi COVID-19, tapi juga globalisasi, teknologi digital, dan perubahan iklim.
“Oleh karena itu, dalam program inklusi kesadaran pajak, saya ingin mengajak generasi muda untuk ikut serta memahami dan menjaga negara sendiri melalui kesadaran tentang pajak,” kata Sri Mulyani.
Menkeu pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu proses sosialisasi perpajakan, terutama kepada generasi muda. Ia secara khusus berterima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan (Kemenristekdikbud) yang telah memasukkan mata pelajaran yang berkaitan dengan pajak ke dalam kurikulum pendidikan.
Sri Mulyani juga mengapresiasi DJP yang telah menyelenggarakan lomba cipta desain game edukasi perpajakan. Lomba ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak generasi milenial yang saat ini masih muda untuk mempelajari tentang pajak.
