Samarinda (ANTARA) -
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M.Syirajuddin mengingatkan agar dalam pengelolaan BUMDes harus melibatkan masyarakat dan transparan agar mengetahui proses dari hulu sampai hilir.
Hal itu disampaikan Syirajuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis Pengolaan BUMDes yang sekaligus dirangkai Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa tingkat Provinsi Kalimantan Timur,di Ballroom Swiss-Belhotel Samarinda, Senin (7/6).
"Paling penting BUMDes bukan milik perorangan dan aparatur desa sebagai pengelola. Ini milik seluruh masyarakat sebagai badan usaha penggerak perekonomian desa, " tegasnya.
Dia berharap pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi faktor pengungkit peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) desa dari indikator Indeks Ketahan Ekonomi (IKE).
Syirajuddin juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung Kabupaten melalui Bidang Usaha ekonomi Desa/BUMDes agar terus dan tetap semangat dalam membina BUMDes.
"Lakukan pendampingan dengan sepenuh hati agar perkembangan kedepan bisa mencapai status BUMDes Maju. Kemudian membantu kenali potensi sumber daya desa yang berpotensi dikembangkan oleh BUMDes.
Dia juga meminta kepada para peserta rapat kerja teknis dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes agar mengikuti kegiatan dengan seksama dan aktif bertanya kepada narasumber sehingga ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan di desa masing-masing.
Narasumber yang dihadirkan dalam rapat kerja teknis tersebut diyakini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengelola BUMDes sehingga sangat disayangkan jika peserta tidak memanfaatkan dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber.
Lanjut Syirajudddin salah satu narasumber yang dihadirkan oleh panitia akan bercerita bagaimana perhatian pemerintah Desa kepada BUMDes yang Powerful mampu mengangkat BUMDes memiliki omset sebesar Rp7,8 miliar ditengah suasana pandemi COVID-19.
"Paparan beliau sangat kita tunggu-tunggu sebagai pencerahan ditengah persaingan usaha yang saat ini makin luar biasa kuatnya, " sebutnya.
Menurutnya kontribusi Pemerintah Desa/Kampung menjadi faktor utama dalam mengembangkan BUMDes. Pemerintah Desa yang tidak sepenuh hati perhatiannya kepada BUMDes akan menyulitkan pergerakan pengembangan usaha.
Dikemukakanya bahwa perusahaan retail yang cukup ternama di Indonesia yang berasal dari negara tetangga sudah menyatakan akan menutup usahanya. "Bagaimana dengan BUMDes kita yang modalnya tidak sekuat perusahaan tersebut tentu ada tantangan yang tidak kecil yang harus dihadapi, " imbuhnya
Pada kesempatan itu juga Ketua panitia, Elvis menambahkan kegiatan diharap dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes dan membantu penyelesaian masalah pengelolaan BUMDes.
Oleh karena itu katanya melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan terbaru terkait BUMDes. Termasuk kapasitas Direktur BUMDes agar lebih terampil dalam menyusun rencana usaha dan sebagainya.
"Yang tidak mampu mengikuti perkembangan akan terpental di era kemajuan informasi seperti sekarang," kata Evis.
