Samarinda (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Kecamatan Panajam Paser Utara Provinsi Kaltim akan memicu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih memberikan kontribusi paling besar di Kalimantan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2020 mencapai Rp600 triliun lebih dan makin berpotensi tumbuh setelah adanya IKN.
"Kedepannya, ini membuat sebuah perspektif yang bagus dan pemerintah pusat sudah memiliki komitmen. Salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah melanjutkan pembangunan IKN yang baru," kata Isran Noor dalam keterangan disampaikan Humas Pemprov Kaltim, Kamis.
Isran menilai kehadiran IKN bisa meningkatkan kinerja perekonomian hingga tumbuh dua kali lipat, bahkan bisa mencapai 9 sampai 11 persen, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Dan itu besar sekali, karena memang tidak sedikit investasi dan transaksi di wilayah IKN. Juga momen-momen yang bisa kita kembangkan dan kaitkan dengan rencana strategis lainnya," ujarnya.
Sebagai ilustrasi, pembangunan IKN diperkirakan bisa memberikan lapangan kerja hingga 150.000 orang dengan nilai transaksi per hari yang besar, berdasarkan penghitungan sementara uang makan Rp50.000 per hari.
"Sehari terjadi transaksi sekitar Rp7,5 miliar. Itu baru makanannya. Belum lagi jasa-jasa dan barang lainnya. Maka wajar keberadaan IKN sangat berpengaruh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Isran Noor.
Dalam kesempatan ini, ia juga memastikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan IKN di Kaltim akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, saat peninjauan kawasan IKN, pada Senin (12/4), mengatakan groundbreaking Istana Negara di titik nol IKN dapat segera dilaksanakan.
Suharso bahkan mengharapkan momen bersejarah itu bisa dilakukan pada Ramadhan 2021, atau hampir sama dengan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan pada 1945 yang waktu itu juga bertepatan dengan Ramadhan.
"Mudah-mudahan bulan puasa ini, kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua persyaratan secara teknokratik akuntable bisa dipertanggungjawabkan, kita berharap bisa melakukan," kata Suharso.
