Samarinda (ANTARA) - Anggota DPRD Kaltim Amiruddin berharap pemerintah setempat peka terhadap nasib para buruh harian yang cukup terdampak ditengah wabah pandemi COVID-19.
Sampai saat ini, kata Amiruddin masih banyak buruh harian yang mengeluhkan sulitnya memenuhi keperluan sehari-hari sekaligus bantuan alat perlindungan ( APD)
Dia menambahkan sebagian buruh harian juga harus kehilangan mata pencarian baik karena usahanya tutup maupun disebabkan PHK.
“Warga mengeluhkan bantuan pemerintah pusat melalui pra kerja masih belum tepat sasaran karena tidak sedikit yang dapat mereka yang sudah bekerja, sedangkan warga yang kena PHK khususnya buruh harian justru tidak dapat,” ujar Anggota DPRD Kaltim Amiruddin.
Kebijakan work from home (WFH) tidak memberikan pengaruh besar bagi pekerja bulanan, sedangkan bagi buruh harian kebijakan tersebut justru menghilangkan mata pencarian mereka.
Satu sisi mereka harus menaati aturan namun disisi lain mereka kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.
"Buruh kasar pelabuhan misalnya, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Turun kerja tiap hari saja pendapatan mereka jauh menurun karena pandemi covid-19 apalagi harus di rumah saja artinya tidak bisa mencari nafkah,” sebut Amiruddin lagi.
Selama ini bantuan nyata seperti sembako dan sejenisnya justru banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah daerah sehingga dinilai cukup membantu walaupun hanya dalam jangka pendek saja.
Kendati demikian, warga menginginkan adanya solusi dari pemerintah agar buruh harian bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga seperti diperbolehkannya tetap bekerja namun tetap menggunakan protokol kesehatan.
