Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Publikasi itu diumumkan dalam peluncuran buku Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2019 secara digital di Jakarta, Selasa.
Opini WTP itu telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut, yang tidak terlepas dari upaya BI dalam mewujudkan tata kelola yang baik, dalam mendukung pelaksanaan tugas bank sentral sesuai UU.
Sesuai dengan tema LTBI, BI memastikan sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju.
Sinergi tersebut berarti BI akan terus melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah, otoritas terkait, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan itu, baik yang dilakukan BI dan berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong ekonomi Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Selanjutnya, transformasi berarti BI mendukung kebijakan-kebijakan transformasi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan produktivitas dan sumber daya manusia.
Transformasi juga dilakukan dalam tubuh otoritas moneter, baik melalui bauran kebijakan BI, organisasi yang lebih kuat, SDM yang lebih profesional, dan berakhlak mulia.
Sementara itu, inovasi diperlukan untuk mewujudkan Indonesia maju, terutama pelaksanaan inovasi maupun teknologi dalam bidang digital.
Melalui tema ini, bank sentral telah meluncurkan dan melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran di dalam mendukung integrasi ekonomi keuangan digital ke depan.
LTBI 2019 merupakan laporan tahunan yang memaparkan berbagai kebijakan dan capaian yang telah diraih BI sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas BI sepanjang 2019.
Publikasi ini sekaligus juga memuat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia sebagai komitmen BI untuk menjunjung tinggi tata kelola baik di dalam kebijakan maupun kelembagaan termasuk keuangan.
