Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) Kabupaten Berau menyatakan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau hingga semester pertama 2012 baru 21 persen dari total APBD Rp1,6 triliun.
"Laporan terakhir per 31 Mei 2012, menurut data DPPKK tercatat serapan anggaran baru sampai angka 21 persen," kata anggota Komisi I DPRD Berau HM Hatta Basrie di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Selasa.
Menurut Hatta Basrie, minimnya penyerapan anggaran itu karena masih banyaknya kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melaksanakan lelang, sehingga pekerjaan tertunda.
"Penundaan pekerjaan itulah yang menghambat proses pencairan pembayaran," ujarnya.
Padahal, sambung Hatta, kalau DPPKK sudah berupaya dengan mempercepat pengesahan APBD 2012. Bahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dasar melaksankan kegiatan sudah diserahkan kepada 0seluruh SKPD pada awal Januari lalu.
"DPPKK sudah berupaya, kemungkinan karena ada kegiatan yang belum lelang, sehingga serapan anggaran ini masih rendah," katanya.
Sementara keterlambatan pelaksanaan lelang itu, katanya, karena Unit Pelayanan Lelang (UPL) di Berau baru ditetapkan April 2012.
Menurut informasi dari DPPKK, peningkatan serapan akan tinggi pada triwulan ketiga dan keempat. Bahkan DPPKK optimistis serapan anggaran bisa mencapai 80 persen, dan DPPKK akan berupaya untuk meminimalisasi Silpa.
Dari serapan anggaran di tahun sebelumnya, Hatta yang juga menjabat Ketua GP Anshor itu menegaskan, kalau nilainya jauh lebih rendah dari serapan semester yang sama di tahun 2012 ini.
Dia yakin serapan akan lebih tinggi lagi. Terlebih dari laporan yang diterimanya, proses lelang yang sudah dilelangkan dan akan dikerjakan nilainya sudah mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Apa lagi Dalam upaya percepatan serapan anggaran, DPPKK sudah memberi surat edaran ke semua SKPD, yang ditembuskan ke Bupati Berau.
Dalam surat edaran itu DPPKK berharap seluruh proses lelang dapat segera dilaksanakan, serta melaporkan secara berkala setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
"Intinya surat itu penegasan dari surat edaran Mendagri agar semua SKPD bekerja cepat," kata politikus PPP itu.
Meskipun ada ketelambatan dalam penetapan tim UPL, Hatta mengaku optimistis serapan anggaran tetap akan maksimal, apabila masing-masing SKPD mampu bekerja maksimal. (*)
Penyerapan Dana APBD Berau Baru 21 Persen
Selasa, 12 Juni 2012 13:49 WIB