Bontang (ANTARA) - Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berencana membentuk organisasi yang mampu memprakarsai dan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat RT hingga kelurahan, yakni dengan nama Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
“Secara organisasi, nama KPM di Bontang memang belum ada, tapi secara tugas dan fungsinya sudah ada walau sekarang namanya adalah Pendamping Produta (Program Duaratus Juta),” ujar Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha di Bontang, Selasa.
Ditemui setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan KPM yang digelar di ruang pertemuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Bontang. Rakor ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim.
Menurut dia, Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan Produta di Bontang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, sehingga para pendampingnya telah memahami peran, tugas, dan fungsinya dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat mulai tingkat RT hingga kelurahan.
Bahkan, lanjutnya, selama ini mereka juga menjalin kerja sama erat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga kapasitas pendamping ini menjadi semacam kader LPM.
Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh DPMPD Provinsi Kaltim dalam pengembangan KPM kali ini, ia mengucapkan rasa terima kasih karena melalui rakor ini pihaknya menjadi jelas bahwa ada regulasi yang mengatur tentang pembentukan KPM tingkat desa maupun kelurahan.
Selanjutnya, pihaknya bersama pihak terkait akan membuat rumusan tentang pembentukan KPM, bahkan bisa jadi kader pemberdayaan untuk Produta sekarang akan ditransformasi menjadi KPM, namun hal itu masih harus dibahas lebih lanjut bersama banyak pihak.
Menurutnya, jumlah kader atau Pendamping Produta di Bontang saat ini mencapai 50 orang. Rinciannya adalah 1 orang menjadi koordinator tingkat kota, 3 orang menjadi koordinator tingkat kecamatan, selebihnya yang 46 orang tersebar di 15 kelurahan yang rata-rata terdapat 3 orang per kelurahan.
“Tanggal 28 Maret mendatang Bontang akan menggelar Rakor LPM yang salah satu agendanya adalah membahas tentang KPM. Dalam rakor mendatang itulah kita harapkan muncul formulasi tentang pembentukan KPM yang sebenarnya secara tugas dan fungsinya sudah berjalan melalui Pendamping Produta,” ucap Abdu.
