Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Wuryanto menegaskan, pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal ada institusi yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, bukan untuk konsumsi publik.
"Kami sudah sampaikan bahwa pernyataan panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Wuryanto, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Bahkan, kata dia, atasannya itu sudah menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pernyataan resmi alias konferensi pers soal sinyalemen keberadaan senjata ilegal itu.
"Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kami sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya.
Permintaan off the record, kata Wuryanto, sudah dijamin dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers, sehingga patut dihormati.
Kemarin (24/9), Nurmantyo menegaskan, dia tidak pernah menyatakan kepada pers tentang ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata dia, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Dalam pengertian jurnalistik, press release alias pernyataan pers adalah pernyataan tertulis yang sifatnya statis berwujud lembar-lembar tulisan pernyataan, yang biasanya menjadi bahan pernyataan nara sumber dalam konferensi pers.
Namun demikian, dia mengakui, video dan rekaman suara tentang 5.000 senjata yang kemudian menjadi heboh di dunia maya itu adalah benar perkataan dia. "1.000 persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," kata Nurmantyo.
Bunyi perkataan Nurmantyo itu dia sampaikan dari podium, dalam silaturahmi TNI aktif dengan para senior dan sesepuh TNI, di Aula Ahmad Yani, Markas Besar Cilangkap, pada Jumat (22/9). Dia tidak mengutarakan nama institusi yang dia maksud walau acara itu terbuka bagi pers yang hadir.
Wiranto hadir pada acara itu, juga Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo AS, Jenderal TNI (Purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar, dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan), Prabowo Subianto, dan banyak yang lain.
Pemerintah memberi respons atas pernyataan Nurmantyo itu. Tidak kurang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, menggelar konferensi pers di kantornya, dan juga membuat pernyataan pers tertulis soal itu.
Wiranto yang pernah menjadi panglima TNI, menyatakan, ada masalah komunikasi antara TNI, BIN, dan Kepolisian Indonesia. Tentang ini, kata Nurmantyo, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto. (*)
