Samarinda, (ANTARA Kaltim) - DPD Angkatan Muda PembaharuanIndonesia (AMPI) Provinsi Kalimantan Timur mengecam tindak kekerasan di Myanmarterhadap Muslim minoritas Rohingya yang merupakan warga asli setempat, karenatindakan ini merusak nilai-nilai kemanusiaan.
"Sungguhaneh, warga negara sendiri yang sudah hidup berdampingan ratusan tahun,tiba-tiba dianggap penduduk ilegal dengan Undang-Undang yang diterbitkan JuntaMiliter Myanmar," ujar Ketua DPD AMPI Provinsi Kaltim Fadly Imawan diSamarinda, Sabtu.
Sementara AungSan Su Kyi yang menerima nobel perdamaian dan selaku pemimpin baru, lanjut dia,mendiamkan tentaranya membantai Rohingya yang merupakan rakyat Myanmar juga.
Iamelanjutkan, umat Islam ibarat anggota tubuh dalam satu badan. Jika kakiterkena duri, maka bagian tubuh lainnya juga sakit, sehingga Muslim Rohingyayang kini dalam kondisi teraniaya oleh Pemerintahan Aung San Su Kyi didukungmiliter Myanmar yang brutal, turut membuat AMPI sakit.
"Di saatkita sedang berbahagia datangnya Idul Adha dengan ibadah kurban, saudara kitaMuslim Rohingya dalam keaadaan teraniaya karena dikejar-kejar dan dibantai olehtentara Myanmar," tuturnya.
Mencermatipenindasan (represi) oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya di sebelahutara negara bagian Rakhine, maka pihaknya mengeluarkan delapan pernyataan.
Pertama adalahmengecam segala tindak kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan,karena segala bentuk kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan olehsiapa saja.
Kedua,mengutuk kekerasan itu karena tidak ada satu pun agama dan ideologi di duniaini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Seluruh Muslimumumnya ikut merasakan kepedihan luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudaraseiman di Myanmar.
Ketiga,mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara dunia proaktif melawansegala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuattenaga guna menciptakan upaya perdamaian.
Keempat,mendesak Pemerintah RI melakukan langkah-langkah diplomatik menekan Myanmar,guna menghentikan dan melindungi Muslim Rohingya, membawa masalah ini dalampertemuan negara-negara ASEAN, mempersiapkan sangsi, dan langkah kemanusiansebagai perlindungan.
Kelima, mengajakseluruh individu sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan gunamenciptakan perdamaian bagi segala bangsa.
Keenam,mendesak semua pihak terkait, terutama kepada komunitas internasional dan PBB,segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap MuslimRohingya di Myanmar.
Ketujuh,mendesak ASEAN mengambil sikap dan langkah konkret, khusunya pada PemerintahMyanmar segera mengakui status kewarganegaraan Muslim Rohingya karena merekasudah ratusan tahun lalu hidup berdampingan.
"Kedelapan, kami mendesak Komite Nobel segera mencabut penghargaannobel perdamaian kepada Aung San Suu Kyi, karena tidak memiliki kesungguhanuntuk menghentikan konflik di Rohingya," ucap Fadly. *
