Angka Kelahiran Di Kaltim 1,7 Persen

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Angka kelahiran bayi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,7 persen per tahun dari total jumlah penduduk setempat dan dinilai stabil walaupun masih di atas rata-rata kelahiran nasional yang tercatat 1,49 persen.

"Untuk angka kelahirannya masih stabil, tetapi sebenarnya laju pertumbuhan penduduk di Kaltim cukup tinggi karena mencapai 3,82 persen," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Minggu.

Dari total laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,82 persen itu, lanjutnya, sebanyak 2,1 persen merupakan migrasi yang kebanyakan datang dari Pulau Jawa dan Sulawesi, sedangkan sisanya yang 1,7 persen dari faktor kelahiran.

Hal yang menjadi tantangan dalam tingginya pertumbuhan penduduk di Kaltim, antara lain faktor pangan, tempat tinggal, lapangan kerja, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana lainnya karena ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi per individu.

"Hal yang dikhawatirkan dari tingginya pertumbuhan penduduk di Kaltim ini adalah jika penduduknya tidak berkualitas, mengingat banyaknya penduduk yang tidak berkualitas tentu akan menjadi masalah besar karena tiap penduduk pasti ingin kebutuhannya terpenuhi," katanya.

Ia menambahkan Provinsi Kaltim berada di posisi kedua dalam laju pertumbuhan penduduk di Indonesia atau hampir 700 ribu jiwa pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dari tingginya migrasi.

"Kaltim dianggap warga dari provinsi lain sebagai daerah yang bisa mengubah tingkat kesejahteraan, karena mereka menganggap bahwa di Kaltim masih banyak lapangan kerja sehingga mereka berdatangan," tambah Sukaryo.

Jika para pendatang tersebut datang dengan kualitas diri yang memadai dan segera mendapat lapangan kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru, lanjutnya, hal ini menguntungkan karena bisa mengajak orang lain bekerja di lapangan kerja yang diciptakan.

Namun, jika para pendatang tersebut tidak berkualitas dan tidak siap dengan lapangan kerja yang ada, tentu akan menciptakan pengangguran baru yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya jumlah warga miskin.

"Permasalahan inilah yang harus kita pikirkan bersama, karena tugas BKKBN bukan hanya tentang mengatur jarak kelahiran dan kesehatan reproduksi, tetapi jauh dari itu adalah masalah kependudukan seperti bagaimana membuat penduduk kualitas dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera," ujarnya.(*)