Lahan Potensial Pertanian Kaltim 3,7 Juta Hektare

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Lahan potensial untuk pengembangan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3,7 juta hektare (ha), sehingga daerah ini seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal.

"Dari luas potensial sebanyak 3,7 juta ha tersebut, terdapat lahan seluas 420 ribu ha merupakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pangan," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKPP) Provinsi Kaltim Fuad Asaddin, ketika pembukaan Rembuk Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Samarinda, Jumat.

Dari lahan pertanian khusus pengembangan pangan yang seluas 420 ribu ha tersebut, belum semuanya dimanfaatkan, yakni baru terdapat 125 ribu ha yang bisa ditanami akibat minimnya irigasi dan kendala lainnya.

Kaltim juga memiliki panjang laut mencapai 1.116 km dengan luas 4,54 juta ha. Untuk potensi pengembangan perikanan dan kelautan di antaranya terdapat 370 pulau, ekosistem laut yang berkembang, perairan umum seluas 236 juta ha, air payau 200 ribu ha, dan hutan mangrove seluas 300 ribu ha.

Menurutnya, Kaltim memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan pertanian, terutama dalam mengupayakan kebijakan transformasi ekonomi dari pertambangan ke pertanian dalam arti luas, maupun usaha untuk menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

"Pembangunan ekonomi di Kaltim diarahkan pada terwujudnya transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, kebutuhan energi ramah lingkungan, pengembangan agroindustri, dan upaya pemenuhan cadangan pangan," kata Fuad.

Dari berbagai upaya itu, lanjutnya, hasilnya sudah terlihat dari berbagai indikator pokok, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dari 6,23 persen pada 2013 turun menjadi 6,06 persen dari total jumlah penduduk pada 2015.

Kemudian menurunnya tingkat pengangguran dari 7,94 persen menjadi 7,50 persen di tahun yang sama, meningkatnya standar hidup layak dari Rp10,981 juta pada 2013 naik menjadi Rp11,229 juta pada 2015.

"Hasil yang dicapai lainnya adalah meningkatnya indek daya beli masyarakat dari 14,14 persen menjadi 17,21 persen. Kemudian menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan indek gini ratio dari 0,37 pada 2013 menjadi 0,32 pada 2015," ucap Fuad. (*)