Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur selama periode September 2015 hingga Maret 2016 bertambah sebanyak 2.930 orang.
Kepala BPS Kaltim M Habibullah dalam keterangan tertulis di Samarinda, Selasa, mengungkapkan penduduk miskin atau penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kaltim pada September 2015 tercatat 209.990 orang (6,10 persen dari total penduduk).
"Sementara data penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 212.920 orang (6,11 persen dari total penduduk)," katanya.
Data BPS Kaltim mencatat selama periode September 2015 hingga Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan sejumlah 7.200 orang, lebih banyak dibanding daerah perdesaan yang berjumlah 4.300 orang.
Sementara dari data keseluruhan hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 124.880 orang, sedangkan di wilayah perkotaan sebanyak 88.040 orang.
"Jadi, selama periode enam bulan itu, garis kemiskinan naik sebesar 3,44 persen, yakni dari Rp494.207 perkapita perbulan pada September 2015, menjadi Rp511.205 perkapita perbulan pada Maret 2016. Sedangkan garis kemiskinan nasional pada September 2015 sebesar Rp344.809 perkapita perbulan, naik menjadi Rp354.386 perkapita perbulan pada Maret 2016," jelasnya.
Habibullah menyebutkan komoditas yang memiliki andil besar dalam pembentukan garis kemiskinan makanan di perdesaan dan perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam, mie instan dan gula pasir.
Sedangkan untuk nonmakanan antara lain perumahaan, listrik, bensin (premium) dan pendidikan.
Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimal makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari, di mana paket kebutuhan dasar makanan diwakili 52 jenis komoditas.
Adapun garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimal untuk perumahan, sandang pendidikan dan kesehatan yang diwakili 51 jenis komoditas untuk perkotaan dan 47 jenis komoditas untuk pedesaan.
Secara terpisah, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso mengungkapkan hingga kini masih ada ribuan keluarga yang masuk kategori prasejahtera tersebar di sejumlah daerah di Kaltim.
"Salah satu contohnya di Desa Long Kali, Kabupaten Paser. Setidaknya ada sekitar 20 keluarga prasejahtera yang datanya kami miliki, belum di daerah lainnya," ujarnya saat temu media terkait program "One Corporate One Village".
Menurut Sukaryo, keluarga prasejahtera itu kesulitan memenuhi kebutuhan pangan (makan) dua kali sehari dan hanya sanggup membeli pakaian satu kali dalam setahun.
"Setidaknya saat ini ada lebih kurang 52.000 keluarga prasejahtera yang tersebar di berbagai daerah di Kaltim. BKKBN bersama Forum CSR Pertambangan Kaltim meluncurkan program One Corporate One Village untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan para keluarga prasejahtera tersebut," tambahnya.(*)
