Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (IA-KPMKT) menyarankan pemerintah provinsi setempat melakukan penjadwalan ulang sejumlah program pembangunan, seiring terjadinya penurunan APBD selama tiga tahun terakhir.
Ketua Umum IA KPMKT Farid Wadjdy di Samarinda, Minggu, mengatakan Pemprov Kaltim harus bisa melakukan sejumlah terobosan baru sebagai solusi munculnya defisit keuangan daerah agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak terganggu.
Farid Wadjdy yang juga mantan Wakil Gubernur kaltim itu juga mengharapkan adanya inisiatif pemprov untuk mengandeng pihak swasta dalam rangka menggali potensi lain untuk pembiayaan pembangunan yang memerlukan anggaran besar.
"Pemerintah harus serius untuk mengajak para investor menanamkan modalnya di Kaltim. Dengan situasi seperti ini, jangan hanya terpaku pada anggaran daerah yang semakin kecil, perlu ada terobosan baru supaya banyak investor tertarik menanamkan modalnya di Kaltim," katanya menanggapi terjadinya defisit anggaran keuangan Kaltim.
Pemprov Kaltim telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran di seluruh satuan kerja hingga 35 persen pada 2016, sebagai tindak lanjut terjadinya defisit APBD dan menurunnya perolehan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan menurunnya anggaran di daerah, lanjut Farid, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi penurunan anggaran di pemerintah pusat.
"Namun, kita tidak boleh berhenti berjuang untuk mendapatkan bantuan dana APBN, sekalipun di pemerintahan pusat juga terjadi penurunan anggaran," ujarnya.
Sebelumnya saat peringatan HUT ke-5 IA KPMKT, Sabtu (21/5), organisasi tersebut mengadakan diskusi terbuka dengan para anggotanya guna mencermati pembangunan Kaltim yang berkelanjutan, dan hasil rumusan diskusi tersebut akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim.
Sejumlah masukan yang disampaikan IA KPMKT, antara lain efisiensi penggunaan anggaran daerah dengan mengurangi porsi kegiatan atau program yang tidak masuk prioritas dan menghindari berbagai macam pemborosan.
Selain itu, lanjut Farid, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim harus memiliki inisiatif untuk menggali berbagai potensi yang bisa menambah pendapatan asli daerah.
"Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam situasi sulit seperti sekarang. Selain mencermati program yang ada, pemerintah juga perlu mendengar berbagai masukan dari masyarakat demi kemajuan Kaltim ke depan," tegas Farid Wadjdy. (*)
