Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Luhut Panjaitan menegaskan pemerintah Indonesia tidak memberikan uang
tebusan untuk pembebasan 10 sandera di Fililipa.
"Sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa dari
pemerintah melakukan (pembayaran tebusan) karena pemerintah tidak pernah
melakukan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
menanggapi pemberitaan media massa di Filipina bahwa para sandera bebas
setelah ada pembayaran tebusan.
Luhut juga enggan menanggapi bahwa perusahaan membayarkan tebusan.
"Itu urusan perusahaan. Saya tidak ingin komentar soal itu," katanya.
10
WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal tunda Brahma 12 diculik saat
berlayar di perairan Sulu, Filipina Selatan, pada 26 Maret 2016, oleh
Abu Sayyaf yang kemudian meminta uang tebusan 50 juta peso atau setara
Rp14 miliar untuk pembebasan sandera.
Para ABK itu langsung diterbangkan ke Tanah Air dan tiba Jakarta,
Minggu malam tadi. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta sebelum dipulangkan ke
keluarganya.
Terkait masih adanya empat WNI yang disandera di Filipina selatan,
Luhut mengatakan pemerintah masih terus berupaya membebaskannya.
"Jam 1 siang ini kita rapat evaluasi dengan kementerian dan badan terkait," katanya. (*)
Pemerintah Tegaskan Tak Beri Uang Tebusan Sandera
Senin, 2 Mei 2016 15:17 WIB
