Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyampaikan hasil rumusan kepada pemerintah pusat mengenai strategi pembangunan kawasan perbatasan negara dan pulau terluar, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pertahanan negara.
"Beberapa hari lalu kami menggelar rakor di Balikpapan soal penanganan kawasan perbatasan dan pulau terluar yang menghasilkan 18 rumusan. Hasil rumusan ini akan diserahkan ke pemerintah pusat," ujar Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid di Samarida, Jumat.
Menurut ia, kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di Kaltim memiliki potensi sumber daya alam yang besar, bahkan keberadaannya merupakan wilayah yang strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.
Berdasarkan kondisi itu, lanjutnya, BPPD Kaltim harus membuat rumusan yang strategis dalam mengembangkan kawasan yang menjadi beranda depan negara, di antara upaya yang dilakukan untuk memperoleh rumusan adalah dengan menggelar rakor.
Hasil rakor ternyata dapat menyusun usulan melalui sinkronisasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan, sehingga diharapkan ke depan dapat diimplementasikan melalui program pembangunan perbatasan.
Sedangkan di antara 18 rumusan yang akan diusulkan ke pusat untuk mendapat tindak lanjut, antara lain perencanaan pembangunan di perbatasan mengacu pada lokasi prioritas yang telah ditentukan dan sinkronisasi program antara kementerian/lembaga dan antar-SKPD.
Kemudian usulan rumusan mengenai perbaikan regulasi terkait kewenangan dan pelaksanaan program, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan mencukupi infrastruktur yang dibutuhkan warga setempat.
Selanjutnya mengusulkan program dengan skala prioritas kegiatan, integrasi program mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas komoditas pelaku bidang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
Berikutnya, perlu ditetapkan komoditas unggulan kawasan perbatasan, peningkatan anggaran program perbatasan, percepatan penyelesaian pembangunan jalan akses dan jalan pararel perbatasan.
"Usulan lainnya adalah dukungan jumlah armada untuk kapal patroli sebagai salah satu penunjang pengawasan di perbatasan laut, dukungan armada penangkapan ikan bagi nelayan di pulau kecil terluar," kata Frederik. (*)
