Samarinda (ANTARA Kaltim) - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta aktivis lingkungan, mengkritisi keberangkatan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak bersama rombongan ke Paris, Perancis.
"Kami sangat menyayangkan keberangkatan Gubernur Kaltim ke Perancis karena urgensinya bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Seharusnya, gubernur lebih peduli pada tragedi 12 anak yang tewas di lubang bekas tambang ketimbang jauh-jauh ke Paris," ujar Koordinator Jaringan Advikasi Tambang (Jatam) Kaltim, Merah Johansyah, di Samarinda, Senin malam.
"Mengurus lubang tambang juga bagian penyelamatan lingkungan hidup," katanya.
Hari ini (Senin) Gubernur Kaltim didampingi sejumlah pejabat yakni, Pelaksana tugas Sekretariat Provinsi Rusmadi, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riza Indra Riadi, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Daddy Ruchiyat serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Taufik Fauzi, bertolak ke Paris, Perancis menghadiri "Conference of Parties 21" (COP 21).
Awang Faroek bersama rombongan berada di Perancis sampai 6 Desember 2015, membahas isu-isu strategis dan aktual di bidang lingkungan.
Provinsi Kaltim mengklaim sebagai salah satu daerah yang diakui dunia internasional sebagai salah satu inisiator yang memperjuangkan pembangunan hijau untuk mensejahterahkan rakyat.
"Ini sudah yang ketiga kalinya kurung waktu lima bulan sejak Juli hingga November 2015, Gubernur Kaltim plesiran keluar negeri setelah ke Barcelona, Spanyol, Rusia dan sekarang ke Paris," katanya.
"Kaltim tidak mendapat apa-apa selain membawa investor kotor yaitu, proyek kereta api batu bara yang merupakan strategi merusak hutan, menguras, jual cepat batu bara dan proyek pembangkin listrik tenaga nuklir yang akan membahayakan lingkungan dan keselamatan warga," ujar Merah Johansyah.
Ia menyatakan, jika ingin menunjukkan peduli terhadap lingkungan, Awang Faroek Ishak kata Merah Johansyah tidak perlu jauh-jauh ke Perancis.
"Lebih baik mengurus tragedi tewasnya 12 anak di lubang bekas tambang di Samarinda," kata Merah Johansyah.
Direktur Pokja 30 Carolus Tuah juga mengaku prihatin dengan keberangkatan Gubernur Kalim bersama rombongan ke Perancis karena potensi penggunaan keuangan daerah akan kembali digunakan para pejabat.
"Saat ke Rusia, mereka (Gubernur Kaltim dan rombongan) tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang digunakan sebesar Rp1,5 dan kini mereka berangkat lagi," kata Carolus Tuah.
Jika dihitung lagi dengan perhitungan komponen biaya lanjut Carolus Tuah yakni, biaya tiket, biaya hotel selama di Paris yakni hingga 6 Desember 2015 serta uang saku harian, maka potensi uang rakyat Kaltim yang digunakan diperkirakan mencapai Rp728.252. 000.
"Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 090/K.8/2015 tentang uang saku dan uang harian untuk pejabat ke luar negeri maka uang rakyat Kaltim yang potensial digunakan Rp728.252. 000, dengan asumsi uang saku pejabat daerah golongan B yaitu Rp6,4 juta per hari ditambah biaya tiket dan hotel bintang 5," ujar Carolus Tuah.
Sementara, Direktur Walhi Kaltim Fathurroziqin menilai, Awang Faroek Ishak akan semakin kehilangan simpatik darena gagal membuktikan keberpihakannya pada lingkungan hidup.
"Bayangkan saja, proyek pembangkit nuklir jelas membahayakan, koq malah dibangun apalagi tidak sesuai RPJMD," kata Fathurroziqin.
Kehadiran Gubernur Kaltim di berbagai pertemuan internasional menurut Fathurroziqin, belum bisa menjawab angka deforestasi Kaltim yang pada periode 2009 hingga 2013 mencapai 448. 494 hektare.
Sementara tambahnya, dalam perhitungan potensi kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun per tahun.
"Data tersebut telah disajikan dan disampaikan pada Koordinasi dan supervisi Sumber Daya Alam bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada September 2015," ujar Fathurroziqin.
Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah SH, LLM juga mengatakan, pembangunan hijau yang koar-koarkan Gubernur Kaltim , tidak terbukti pada draft RTRW Kaltim 2015-2035.
Buktinya, kata Herdiansyah Hamzah, pada draft RTRW tersebut tertuang alokasi ruang untuk tambang bertambah menjadi delapan juta hektare.
"Dari data eksisting saat ini sesuai dengan data Jatam Kaltim, yakni 5,9 hektare. Itu artinya, akan ada penambahan dua juta hektare alokasi tambang baru pada RTRW. Jika disahkan, dimana perspektif pembangunan hijaunya," kata Herdiansyah Hamzah (*).
