"Ini merupakan program Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada sejumlah kecamatan yangterpilih di Indonesia, empat di antaranya di Provinsi Kaltim," ujar FasilitatorPKK-PM Kabupaten Kutai Barat Imam Subarkah di Samarinda, Senin.
Empat kecamatan yang dijadikan proyekpercontohan itu adalah Kecamatan Manor Bulatn di Kabupaten Kutai Barat,Kecamatan Tanjung Harapan di Kabupaten Paser, kemudian dua kecamatan diKabupaten Kutai Timur yakni Batu Ampar dan Sandaran.
Total anggaran yang disiapkan Kemendes, PDTdan Transmigrasi pada 2015 untuk Kaltim dalam program ini senilai Rp8 miliar,atau masing-masing kecamatan mengelola anggaran senilai Rp2 miliar.
Saatini, dia bersama tim kecamatan di Kabupaten Kutai Barat masih melakukan sosialisasikepada warga di desa-desa yang akan mendapatkan manfaat dari program tersebut,sehingga dalam waktu dekat sudah dapat ditentukan pekerjaan apa yang harusdilakukan.
Satu hal yang pasti, lanjut dia, dalamprogram ini terdapat 500 kepala keluarga (KK) rumah tangga miskin per kecamatanyang mendapat manfaat, sedangkan kegiatan yang dilakukan tergantung padakelompok atau KK yang menginginkan bentuk pekerjaannya.
"Misalnya di Kecamatan Manor Bulatn banyakwarga miskin yang bekerja sebagai penyadap karet, maka bisa saja dalam satukelompok akan dilakukan pelatihan mengelola karet menjadi bahan setengah masakplus pengadaan peralatannya, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi wargatersebut," katanya.
Bisa juga untuk kegiatan lain tapi tetapmengarah pada peningkatan pendapatan warga miskin, karena dalam program inimenekankan pada pengembangan infrastruktur ekonomi (PIE), sehingga semuakegiatan yang dilakukan harus mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat yangpada akhirnya untuk meningkatkan ekonomi warga desa.
Kalau di desa tersebut memiliki potensibesar untuk dikembangkan tambak ikan darat, maka warga yang miskin dan tidakmemiliki tambak, bisa saja dalam satu kelompok akan dibuatkan tambak sehinggamereka bisa mengelola bersama-sama.
"Bisa juga dalam kelompok tertentu yanglebih suka menjadi pekerja, maka sesuai dengan permintaan warga dan berdasarkankesepakatan, bisa dibuat pola satu kelompok menciptakan lapangan kerja dengandana yang ada, sementara kelompok lainnya akan menjadi pekerja," ujarnya.
Dia menargetkan pada September tahun inikegiatan yang sesuai dengan usulan warga dapat dimulai, sehingga program dariKemendes, PDT dan Transmigrasi sudah bisa dirasakan masyarakat karenaanggarannya sudah tersedia. (*)
