Program Prioritas BKKBN Lakukan Revolusi Mental

Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kepala BKKBN pusat Surya Chandra Surapaty mengatakan program prioritas BKKBN kedepan adalah  melakukan revulosi mental dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Revolusi mental berbasis keluarga  harus dilakukan mulai dari diri sendiri  dengan menjalankan delapan fungsi keluarga yang selama ini kurang dijalankan” katanya  Minggu malam (9/8) di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.  

Delapan fungsi keluarga  tersebut di antaranya fungsi  agama, sosial budaya,  ekonomi, pendidikan,  reproduksi dan lingkungan.  Jika sebuah keluarga telah memiliki 2 anak  tapi belum bahagia sejahtera maka  ayah dan ibunya  harus melakukan revolusi mental, harus berubah pola  pola pikir, sikap  dan  tindakanya.

Surya Chandra menjelaskan bahwa orang yang berevolusi mental itu dia pasti  punya integritas, disiplin, tanggung jawab, taat hukum,  bisa bekerjasama dengan orang lain dan bekerja keras. Mekipun revolusi mentalitu tidak mudah, namun harus dimulai dari diri sendiri.

“Upayanya sebagai pemimpin semua pemimpin harus mulai, tanpa contoh dan tanpa tauladan dari pemimpin maka tidak akan jalan. Hal itu sudah dikampanyekan Presiden Jokowi dan pemimpin yang lain harus ikut,” katanya.

Ia mencontohkan  seperti negara  Singapura dia tidak memiliki Sumber Daya Alam tapi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), karakter manusianya  berkualitas sehingga mampu menguasai ekonomi, namun sebaliknya Indonesia banyak memiliki SDA namun terbengkalai karena SDM nya belum berkualitas tidak berkarakter dan hanya mementingkan diri sendiri.

Oleh karena itu dia mengajak kepada seluruh pimpinan BKKBN yang berada di daerah untuk mulai melakukan revolusi mental sampai kelini lapangan yakni Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Diakui Surya Chandara bahwa petugas lapangan PLKB   saat ini  masih kurang maka direncanakan pada tahun 2017 pengelolaan  dan pengrekrutan  akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi mulai dari pengelolaan, pengrekrutan dan  penggajian  dilakukan  oleh pusat tapi pendayagunaannya ada didaerah.

“Jika tidak  demikian tidak ada sistemnya tergantung Bupati dan Walikota, kalau dia peduli sama Program KB maka akan direkrut  tenaga PLKB, tetapi jika tidak maka tidak ada penamabhan untuk tenaga PLKB,” katanya.

Ia mengungkapkan secara nasional kekurangan tenaga PLKB sebanyak  45.000 , saat ini hanya ada sekitar 15.000 sampai 20.000, jadi masih kurang sekitar  60.000 an  lagi. Tenaga PLKB sangat dibutuhkan dan penting sebagai ujung tombak dilini lapangan.

Sementara itu Bupati Kabupaten Paser, Ridwan Suwidi sangat mendukung progam-program Kependudukan dan Keluarga Berncana  di Kabupaten Paser dan ia menilai selama ini program KB   berhasil.

“Apa yang dikerjasamakan dengan TNI manunggal KB Kes dan kegiatan-kegiatan  yang dilakukan di kecamatan-kecamatan sangat bermanfaat bagi warga,”katanya.

Selain itu pemerintah Kabupaten Paser juga memberikan dukungan anggaran yang cukup terhadap program KB melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabuaten Paser.

Dia berharap dengan program Kependudukan dan KB di Kabupaten Paser dapat menurunkan angka kelahiran dan dapat meningkatkan SDM  serta  kesejahteraan masyarakat .(*)