Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kepala BKKBN pusat Surya Chandra Surapaty mengatakan program prioritas BKKBN kedepan adalah melakukan revulosi mental dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
“Revolusi mental berbasis keluarga harus dilakukan mulai dari diri sendiri dengan menjalankan delapan fungsi keluarga yang selama ini kurang dijalankan†katanya Minggu malam (9/8) di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
Delapan fungsi keluarga tersebut di antaranya fungsi agama, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, reproduksi dan lingkungan. Jika sebuah keluarga telah memiliki 2 anak tapi belum bahagia sejahtera maka ayah dan ibunya harus melakukan revolusi mental, harus berubah pola pola pikir, sikap dan tindakanya.
Surya Chandra menjelaskan bahwa orang yang berevolusi mental itu dia pasti punya integritas, disiplin, tanggung jawab, taat hukum, bisa bekerjasama dengan orang lain dan bekerja keras. Mekipun revolusi mentalitu tidak mudah, namun harus dimulai dari diri sendiri.
“Upayanya sebagai pemimpin semua pemimpin harus mulai, tanpa contoh dan tanpa tauladan dari pemimpin maka tidak akan jalan. Hal itu sudah dikampanyekan Presiden Jokowi dan pemimpin yang lain harus ikut,†katanya.
Ia mencontohkan seperti negara Singapura dia tidak memiliki Sumber Daya Alam tapi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), karakter manusianya berkualitas sehingga mampu menguasai ekonomi, namun sebaliknya Indonesia banyak memiliki SDA namun terbengkalai karena SDM nya belum berkualitas tidak berkarakter dan hanya mementingkan diri sendiri.
Oleh karena itu dia mengajak kepada seluruh pimpinan BKKBN yang berada di daerah untuk mulai melakukan revolusi mental sampai kelini lapangan yakni Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Diakui Surya Chandara bahwa petugas lapangan PLKB saat ini masih kurang maka direncanakan pada tahun 2017 pengelolaan dan pengrekrutan akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi mulai dari pengelolaan, pengrekrutan dan penggajian dilakukan oleh pusat tapi pendayagunaannya ada didaerah.
“Jika tidak demikian tidak ada sistemnya tergantung Bupati dan Walikota, kalau dia peduli sama Program KB maka akan direkrut tenaga PLKB, tetapi jika tidak maka tidak ada penamabhan untuk tenaga PLKB,†katanya.
Ia mengungkapkan secara nasional kekurangan tenaga PLKB sebanyak 45.000 , saat ini hanya ada sekitar 15.000 sampai 20.000, jadi masih kurang sekitar 60.000 an lagi. Tenaga PLKB sangat dibutuhkan dan penting sebagai ujung tombak dilini lapangan.
Sementara itu Bupati Kabupaten Paser, Ridwan Suwidi sangat mendukung progam-program Kependudukan dan Keluarga Berncana di Kabupaten Paser dan ia menilai selama ini program KB berhasil.
“Apa yang dikerjasamakan dengan TNI manunggal KB Kes dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kecamatan-kecamatan sangat bermanfaat bagi warga,â€katanya.
Selain itu pemerintah Kabupaten Paser juga memberikan dukungan anggaran yang cukup terhadap program KB melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabuaten Paser.
Dia berharap dengan program Kependudukan dan KB di Kabupaten Paser dapat menurunkan angka kelahiran dan dapat meningkatkan SDM serta kesejahteraan masyarakat .(*)
