DPRD Samarinda kritik lonjakan anggaran kolam retensi Sempaja

Samarinda (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda memberikan catatan kritis terhadap proyek pembangunan kolam retensi Sempaja dengan temuan anggaran yang signifikan dan tidak dibarengi dengan kesiapan sistem yang mumpuni.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, di Samarinda Minggu, menjelaskan betdasarkan hasil tinjauan lapangan, anggaran proyek tersebut membengkak dari semula Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar.

"Meski ada penambahan dana sebesar Rp9 miliar, Pansus menilai fungsi pengendalian banjir di kawasan tersebut belum menunjukkan dampak maksimal," kata Achmad Sukamto.

Sukamto menegaskan bahwa fokus utama legislatif adalah memastikan efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD.

Oleh sebab itu, Ia menyayangkan adanya ketimpangan antara besarnya anggaran dengan realisasi fungsi di lapangan.

"Anggaran bertambah cukup besar, tetapi sistemnya belum terintegrasi secara penuh. Ini menjadi catatan serius kami,” ujar Sukamto.

Salah satu temuan krusial di lapangan adalah belum tersedianya fasilitas pendukung vital, yakni mesin pompa air. Padahal, dalam konsep kolam retensi, pompa berfungsi sebagai jantung pengatur debit air untuk dialirkan ke saluran pembuangan saat intensitas hujan tinggi.

"Tanpa komponen yang lengkap seperti pompa, kolam retensi ini hanya akan menjadi bak penampung statis yang tidak bekerja maksimal saat banjir besar melanda,” tambahnya.

Sukamto menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda cenderung melakukan pembangunan secara parsial atau terpotong-potong.

Fokus pembangunan dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek fisik bangunan (betonisasi) tanpa mempertimbangkan konektivitas sistem pengendalian banjir secara menyeluruh.

Kondisi ini dikhawatirkan hanya akan menghabiskan anggaran tanpa memberikan solusi konkret bagi warga Sempaja yang kerap terdampak luapan air

"Jangan sampai anggaran terus membengkak di tengah jalan, tapi manfaatnya tidak dirasakan warga secara optimal. Perencanaan harus berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar membangun fisik saja,” tegas Sukamto.

DPRD Kota Samarinda akan memasukkan evaluasi kolam retensi Sempaja ke dalam dokumen rekomendasi LKPJ. Pemkot diminta segera melengkapi infrastruktur pendukung dan memperbaiki pola pelaksanaan proyek agar lebih terencana.

Sukamto memastikan pihaknya akan terus mengawal proyek ini hingga benar-benar berfungsi.

"Kami berharap ke depannya pemerintah merancang proyek infrastruktur secara terintegrasi sejak awal. Masyarakat berhak mendapatkan dampak nyata dari pajak yang mereka bayarkan melalui pembangunan yang tepat sasaran,” tegas Sukamto (Adv)