DPRD Samarinda desak evaluasi penanganan kemiskinan Ekstrem

Peristiwa Ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian pemerintah dan sistem sosial kita

Samarinda (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menyoroti masih ditemukannya kasus kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat Kota Tepian. Sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini dinilai menjadi bukti nyata belum maksimal sistem jaminan sosial yang berjalan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti di Samarinda, Jumat,,menegaskan, fenomena ini menunjukkan adanya warga rentan yang belum tersentuh penanganan secara maksimal oleh instansi terkait.

" Peristiwa Ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian pemerintah dan sistem sosial kita," ujar Puji sapaan akrabnya.

Puji membeberkan beberapa peristiwa memilukan yang sempat menyita perhatian publik Samarinda sebagai indikator lemahnya pengawasan bawah. Di antaranya, kasus meninggalnya seorang pelajar akibat infeksi yang diduga kuat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan hidup yang tidak layak.

Kemudian kejadian tiga anak di Jalan Biawan yang terpaksa merawat ibunya yang lumpuh akibat stroke di sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Menurut politisi perempuan ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki instrumen pelaporan yang lengkap dan berjenjang. Mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, hingga kader Dasawisma.

Namun, rantai birokrasi dan sistem pelaporan tersebut dinilai mandek akibat lemahnya komunikasi dan menurunnya kepekaan sosial di lingkungan sekitar.

"Fungsi Dasawisma dan RT harusnya berjalan di sini. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan atau anak putus sekolah, tetapi lingkungan sekitar justru abai dan tidak melaporkannya," kritik Puji.

Lebih lanjut, Komisi IV mensinyalir adanya kesenjangan informasi (info gap) yang lebar antara laporan administratif dengan realita kehidupan masyarakat.

Puji menilai, laporan yang masuk ke meja pengambil kebijakan sering kali memperlihatkan indikator yang baik, namun berbanding terbalik dengan kondisi riil di akar rumput.

"Berarti ada komunikasi yang terputus, atau program intervensi kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh hingga ke lapisan masyarakat bawah," imbuhnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan, Puji mengaku ikut merasa bertanggung jawab moral. Ia menyayangkan mengapa kasus-kasus kemiskinan ekstrem tersebut baru mendapat respons setelah viral di media sosial atau menjadi konsumsi publik.

Berkaca dari evaluasi ini, DPRD Samarinda menegaskan tidak boleh lagi hanya duduk di balik meja dan mengandalkan laporan formal dari perangkat wilayah.

Ke depan, Puji mendesak adanya penguatan koordinasi lintas sektor antara RT, kelurahan, dinas sosial, dan perangkat daerah terkait. Ia juga meminta penguatan fungsi pengawasan (monitoring) sosial ditingkatkan demi mencegah kasus serupa terulang.

"Kami di DPRD juga berkomitmen untuk memperbanyak turun langsung ke lapangan. Kita harus melihat dan memastikan sendiri kondisi riil masyarakat bawah, bukan sekadar membaca angka-angka statistik," jelasnya. (Adv)