DPRD Samarinda desak reformasi birokrasi ASN

Hasilnya akan jauh berbeda jika seleksi jabatan itu benar-benar dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan kompetensi penunjang

Samarinda (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik keras sistem penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Ia mendesak agar proses mutasi dan promosi jabatan murni mengedepankan kompetensi serta kemampuan individu, bukan karena faktor subjektif.

Menurut Anhar, di Samarinda, Selasa, peningkatan kualitas birokrasi yang terpercaya harus dimulai dari hulu, yaitu sistem seleksi dan penempatan pejabat yang profesional.

Langkah ini krusial agar roda pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif.

"Hasilnya akan jauh berbeda jika seleksi jabatan itu benar-benar dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan kompetensi penunjang," ujar Anhar.

Anhar menyayangkan dalam praktiknya, proses penempatan jabatan di lingkungan birokrasi disinyalir masih kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis.

Kondisi ini dinilai menjadi batu sandungan yang membuat kinerja pemerintahan daerah tidak berjalan optimal.Ia kemudian membandingkan etos kerja birokrasi dengan mekanisme politik di parlemen.

Di dunia politik, pejabat publik dituntut untuk terus membuktikan kinerja nyata secara instan demi mempertahankan kepercayaan konstituen.

"Kalau di DPR, setiap lima tahun kami harus bertarung kembali dalam pemilu. Kalau tidak dekat dengan rakyat dan tidak mau bekerja keras, ya selesai (tidak terpilih lagi)," tegasnya.

Tidak hanya menyoroti sistem promosi, Politisi Samarinda ini juga mengkritisi rendahnya produktivitas sebagian pegawai.

Ia meminta pemerintah kota memberikan perhatian serius terhadap fenomena "pengangguran terselubung" atau ASN yang tidak memiliki beban kerja yang jelas di kantor.

Untuk mengatasi rapor merah tersebut, Anhar mendorong Pemkot Samarinda segera melakukan pembenahan sistem kerja total. Salah satunya dengan menciptakan budaya kerja baru yang lebih kompetitif, transparan, dan inovatif.

Reformasi birokrasi ini dinilai mendesak agar ruang bagi sumber daya manusia (SDM) yang potensial dan kompeten semakin terbuka lebar. Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada maksimalnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat Samarinda. (Adv)