DPRD Samarinda studi banding ke Nunukan terkait PAD

Samarinda (ANTARA) - Efektivitas DPRD Kota Samarinda dalam mengelola anggaran penyerapan aspirasi masyarakat kembali menjadi role model bagi daerah lain. Keberhasilan dalam mengawal program legislatif ini mendorong jajaran pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Nunukan melakukan studi banding ke Kota Tepian.

Pertemuan parlemen daerah tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda pada Senin (25/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh DPRD Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Samarinda secara transparan membedah regulasi, mekanisme penyerapan, hingga implementasi penganggaran Masa Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan agar tepat sasaran serta patuh hukum.

"Fokus utama yang mereka gali adalah tata cara, mekanisme, dan kedisiplinan anggaran di Samarinda dalam mengelola reses serta menyerap Pokir anggota dewan. Mereka ingin melihat formula yang kami terapkan di sini agar bisa diadaptasi di Nunukan," ujar Celni.

Selain manajemen reses, Celni juga memaparkan peta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang menjadi modal utama realisasi Pokir.

Baca juga: DPRD-Dinas Lingkungan Hidup Samarinda kaji PLTSa Sambutan

DPRD Samarinda selama ini konsisten mendorong optimalisasi sektor jasa dan perparkiran untuk memperkuat postur APBD. Penguatan sektor ini menjadi pembeda signifikan jika dikomparasikan dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan.

“Kami berdiskusi mengenai struktur PAD. Daya dukung PAD Samarinda jauh lebih tinggi karena faktor kepadatan penduduk dan sektor dinamis seperti perparkiran. Berbeda dengan Nunukan yang wilayahnya luas namun berpenduduk jarang, sehingga tantangan pengumpulan PAD-nya tentu berbeda,” urai politisi Fraksi NasDem tersebut.

Meski kerap menjadi rujukan dan menerima kunjungan dari berbagai daerah di Kalimantan, DPRD Samarinda menegaskan tidak akan gegabah melakukan kunjungan balasan yang bersifat seremonial.

Aturan internal yang ketat telah diterapkan guna menjaga kedisiplinan perjalanan dinas ke luar daerah.Celni menegaskan prioritas utama lembaga saat ini adalah memastikan fungsi pengawasan legislatif dan pelayanan masyarakat di kantor tetap berjalan optimal tanpa kekosongan pimpinan maupun anggota.

"Terkait wacana kunjungan balasan ke Nunukan, kami belum menjadwalkan. Prinsipnya, setiap kunjungan keluar harus berdasarkan kebutuhan daerah yang mendesak. Kami juga wajib berbagi tugas. Jika ada yang berangkat, harus ada pimpinan atau anggota yang tetap siaga menjaga kantor agar aktivitas internal legislatif Samarinda tetap berjalan lancar,” ujar Celni. (Adv)

Baca juga: DPRD soroti penundaan operasional terowongan di Samarinda