Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah pusat mulai melakukan uji coba sistem portal perlindungan sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 11 daerah se-Indonesia yang ikut sosialisasi serentak pada 20 November 2025.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan bahwa persiapan teknis telah dilakukan agar proses sosialisasi berjalan lancar.
"Sosialisasi akan disampaikan langsung oleh dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) dan Direktur Pendaftaran Penduduk," katanya di Balikpapan, Rabu (19/11).
Menurut Tirta, Disdukcapil Balikpapan telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Sosial karena data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berada di daerah masing-masing. Artinya, proses pendataan tidak dimulai dari awal, melainkan memanfaatkan database yang telah tersedia.
“Disdukcapil hanya diminta memastikan ketersediaan data PKH, khususnya desil 1 dan desil 2 sebagai kelompok sasaran utama. Kami juga melibatkan Diskominfo karena terkait kesiapan jaringan,” katanya.
Lanjutnya, koordinasi juga dilakukan hingga tingkat kelurahan untuk mempersiapkan proses pendaftaran maupun aktivasi IKD. Tirta memastikan bahwa data final penerima PKH akan segera rampung sehingga dapat dilaporkan ke Kemendagri menjelang pelaksanaan sosialisasi.
Sosialisasi Perlinsos IKD akan menyasar beberapa kelompok penting, di antaranya pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator data di setiap kelurahan. Mereka nantinya menjadi garda depan yang akan membantu proses aktivasi maupun verifikasi identitas masyarakat penerima bantuan.
“Mekanismenya, penerima PKH yang terdata akan melakukan pendaftaran atau pendataan kembali. Setelah itu dilakukan aktivasi IKD sebagai syarat verifikasi biometrik,” jelasnya.
Tirta juga menegaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki smartphone tetap dapat mengikuti proses aktivasi dengan pendampingan petugas. Pendamping PKH dari Dinas Sosial akan membantu verifikasi melalui perangkat yang tersedia.
Melalui integrasi Perlinsos dan IKD, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan minim penyimpangan. Proses login dan verifikasi pada portal Perlinsos dilakukan menggunakan sistem keamanan biometrik wajah melalui aplikasi IKD, sehingga memastikan penerima bantuan benar-benar orang yang berhak.
Transformasi digital ini juga diharapkan mempercepat validasi data dan mengurangi duplikasi penerima bantuan. Dengan demikian, efektivitas program perlindungan sosial dapat meningkat secara signifikan.
Tirta memastikan, Balikpapan siap mendukung penuh integrasi sistem Perlinsos dan IKD, dengan harapan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya secara langsung melalui layanan yang lebih tertata dan tepat sasaran.(Adv)
