Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengoptimalkan peran lebih dari 5.000 posyandu sebagai ujung tombak untuk mempertahankan predikat terbaik nasional dalam aksi intervensi spesifik stunting.
"Tantangan terbesarnya adalah partisipasi masyarakat, sehingga kami perlu menggerakkan pemberdayaan melalui posyandu agar warga merasa program ini adalah kepentingan mereka sendiri," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Rabu.
Usai Pemprov Kaltim menerima penghargaan capaian Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Kategori Regional II dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jaya mengungkapkan partisipasi aktif warga di tingkat tapak menjadi kunci agar program intervensi yang telah dirancang pemerintah bisa berjalan efektif.
Pihaknya mencatat lebih dari 5.000 unit posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, namun sebagian diantaranya teridentifikasi tidak aktif. Dinkes Kaltim berkomitmen untuk mengaktifkan kembali unit-unit pelayanan tersebut guna mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.
Strategi ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang canggih tidak akan maksimal tanpa kesadaran warga untuk memanfaatkannya.
"Terkait langkah konkret di lapangan, kami telah menerapkan kegiatan intervensi spesifik yang dijalankan secara konsisten di 10 kabupaten dan kota," ucap Jaya.
Implementasi kegiatan tersebut, kata dia, dievaluasi secara ketat setiap tiga bulan sekali, mulai dari triwulan pertama hingga ketiga, untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
Cakupan program ini mulai dari pemberian makanan tambahan bergizi bagi kelompok rentan hingga distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri.
Selain aspek medis, kata dia, intervensi juga menyasar perubahan perilaku hidup bersih melalui kampanye setop buang air besar sembarangan di lingkungan permukiman.
Jaya menekankan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota menjadi syarat mutlak keberhasilan program tersebut.
"Rapat koordinasi teknis segera digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah taktis penurunan angka gagal tumbuh pada anak di seluruh wilayah Kaltim," ungkap Jaya.
Perhatian khusus diberikan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Wilayah prioritas penanganan tersebut meliputi Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, serta daerah-daerah pesisir terujung di Kabupaten Berau.
"Aksesibilitas layanan di kawasan terpencil ini terus didorong agar kesenjangan penanganan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman dapat diminimalkan," kata Jaya.
