Balikpapan (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memastikan keberlanjutan layanan Balikpapan City Transport (BCT) tetap menjadi fokus strategis pemerintah kota dalam pengembangan transportasi massal yang terjangkau, inklusif, dan efisien.
“Inti dari persoalan ini adalah bagaimana kami, Dinas Perhubungan, bisa mengamankan keberlanjutan kebijakan ini tanpa mengabaikan kesejahteraan moda transportasi lainnya di Balikpapan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman, Jumat (30/5).
Menurut Fadli, layanan BCT saat ini masih dalam masa subsidi sebagai bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan perusahaan operator.
Namun, ia mengakui skema tersebut bersifat sementara, sehingga dibutuhkan upaya lanjutan agar layanan BCT dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
“Kami berharap skema subsidi ini bisa diperpanjang, atau jika memungkinkan, diambil alih kewenangannya oleh Pemkot, tentu dengan penyesuaian anggaran,” ujarnya.
Fadli menegaskan, selama masa transisi tersebut, layanan Transportasi Ekonomis Mudah dan Aman (TEMAN) bus itu akan tetap digratiskan untuk masyarakat.
“Untuk sementara layanan BCT masih gratis, hingga kebijakan baru ditetapkan,” katanya.
Dikemukakannya, sebagai bagian dari rencana jangka menengah, Pemkot Balikpapan telah menyusun usulan tarif untuk layanan BCT sebesar Rp4.500 untuk penumpang dewasa, serta Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.
Namun, tarif tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan dalam skema pembelian layanan (Buy The Service/BTS).
Sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi, Dishub juga tengah menyusun skema integrasi moda, khususnya untuk memberikan peran yang lebih relevan bagi angkutan kota (angkot) agar dapat terlibat langsung dalam mendukung operasional BCT sebagai feeder.
“Skema tersebut sudah kami bahas secara internal, namun belum dapat kami umumkan hari ini,” katanya.
Fadli menjelaskan, pembangunan Smart Traffic Management Center menjadi salah satu inisiatif strategis yang akan mendorong efisiensi layanan transportasi, termasuk BCT, agar dapat beroperasi lebih tertib, terpantau, dan terintegrasi dengan teknologi lalu lintas modern.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinkronisasi kebijakan transportasi antara Pemkot Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna menciptakan sistem transportasi perkotaan yang terarah dan berkelanjutan.
“Semua kebijakan ini kami pastikan selaras dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.
Fadli sedikit mengulas layanan BCT telah beroperasi hampir satu tahun, sejak dimulainya masa uji coba pada 8 Juli 2024.
Selama periode ini, seluruh layanan diberikan secara gratis dalam skema subsidi awal pemerintah bersama operator.
Selama masa uji coba itu, tiga koridor utama telah dibuka yakni Koridor A Pelabuhan Semayang–Bandara Sepinggan, Koridor B Terminal Batu Ampar melalui Jalan Ahmad Yani, dan Koridor C Terminal Batu Ampar via Jalan MT Haryono.
Dikemukakannya, berdasarkan perjanjian, pengelolaan penuh layanan BCT akan diambil alih oleh Pemkot Balikpapan pada 2027.
Namun Dishub berharap bila pengelolaan dilakukan lebih awal, perlu disiapkan penyesuaian anggaran agar layanan tetap berjalan optimal tanpa memberatkan masyarakat.
“Kami juga terus mengupayakan agar jika pengelolaan BCT diambil alih lebih awal oleh Pemkot, ada penyesuaian anggaran yang memungkinkan keberlanjutan layanan tanpa menaikkan tarif secara signifikan,” ujarnya.
