Balikpapan (ANTARA) - Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman Kolonel Kavaleri Kristiyanto mengatakan pihaknya mendukung penuh program swasembada pangan tahun 2025.
"Swasembada pangan merupakan kelanjutan dari program ketahanan pangan pada tahun 2024, meliputi kegiatan cetak sawah, optimasi lahan (oplah), dan luas tambah tanam (LTT)," kata Kapendam Kristiyanto saat syukuran HUT Pendam VI/Mulawarman di Balikpapan, Selasa (21/1).
Dia mengemukakan program cetak sawah merupakan kegiatan mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan yang bisa ditanami padi. Pada tahun 2025, Kodam VI Mulawarman mendapatkan target seluas 150.000 hektar per tahun.
"Dari total luas itu, yang sudah disepakati target semester I-2025 seluas 75.000 hektar," katanya..
Kristiyanto mengungkapkan bahwa program cetak sawah di Kodam VI Mulawarman dilakukan di wilayah Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari (ANT) di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Lanjutnya, Korem 101/Antasari meliputi wilayah Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Batola, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten tanah Laut, dan Kabupaten Tapin.
Dia menuturkan, pihaknya bersinergi dengan sektor lain seperti Kementerian Pertanian dan telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandom of Understanding/MoU).
"Dari Kementerian Pertanian akan berdampingan dengan personel kami di masing-masing Kodim yang akan bergerak bersama melaksanakan program cetak sawah baru," jelas Kristiyanto.
Dia menjelaskan program cetak sawah ini dikerjakan oleh orang yang ditunjuk langsung Kementerian Pertanian RI, sementara itu, anggota Korem 101/ANT bersifat sebagai pendampingan.
"Jadi, mulai pemberian bibit, pupuk, dan pembelian hasil panen dilakukan oleh Kementerian Pertanian RI," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kerja sama berbagai pihak ini juga bisa meminimalisir adanya potensi konflik pertanahan.
Kristiyanto menjelaskan lahan yang menjadi sasaran cetak sawah ini merupakan lahan lahan-lahan tidur, lahan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif, dan lahan kosong yang dikonversi menjadi lahan pertanian.
"Tapi sebelum digunakan untuk cetak sawah baru, lahan itu akan dicek terlebih dahulu statusnya," kata Kristiyanto.
Kristiyanto menekankan, Kodam VI Mulawarman fokuskan pada lahan-lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) namun tidak dimanfaatkan.
"Oleh karena itu kami akan melibatkan pemilik HGU," ujarnya.