Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda,Kalimantan Timur telah menyiapkan dua opsi untuk menuntaskan keluhan sejumlah orang tua terkait biaya pendidikan, khususnya buku pelajaran sebagai penunjang kegiatan belajar para siswa sekolah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Minggu, mengatakan opsi pertama adalah dengan membeli buku penunjang, yang memerlukan anggaran sebesar Rp62 miliar per tahun.
"Angka ini cukup besar, dan kami perlu mengkaji kemampuan keuangan kota untuk menanggung biaya tersebut setiap tahun," kata Andi Harun.
Sedangkan opsi kedua adalah mengevaluasi kembali kebutuhan akan buku penunjang.
"Kita bisa memutuskan untuk tidak menyediakan buku penunjang, namun risiko yang dihadapi adalah siswa akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang penting bagi literasi mereka," jelasnya.
Ia mengungkapkan pentingnya buku penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing siswa di masa depan.
Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Pendidikan, sedang mempertimbangkan opsi mana yang terbaik dan akan melanjutkan pertemuan untuk mencari solusi yang paling efektif.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, dan kami akan terus berupaya mencari solusi yang seimbang antara anggaran dan kebutuhan siswa," kata Andi Harun.
Andi Harun mengakui bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkot Samarinda saat ini belum memiliki dana yang cukup untuk menyediakan buku penunjang.
"Di sekolah dasar kita terdapat 163 sekolah, dan di tingkat SMP ada 49 sekolah. Total jumlah siswa di SD dan SMP mencapai hampir 90 ribu," ucapnya.
Menurut data yang diungkapkan, terdapat 19 jenis buku penunjang yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.
Di tingkat SD, jumlah buku penunjang yang dibutuhkan adalah 9 jenis, sedangkan di tingkat SMP ada 10 jenis buku penunjang.
Dengan rata-rata harga buku penunjang yang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp700.000, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp62.976.200.000 jika dihitung untuk seluruh siswa.
Sementara dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) hanya bisa digunakan untuk membeli 20 persen dari total kebutuhan buku.
